Find and Follow Us

Selasa, 28 Januari 2020 | 09:38 WIB

KPK Diminta Serius Tangani Kasus Wahyu Setiawan

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 14 Januari 2020 | 23:23 WIB
KPK Diminta Serius Tangani Kasus Wahyu Setiawan
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melaksanakan mekanisme yang benar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS) termasuk OTT tiga tersangka lainnya.

"Tindakan OTT oleh KPK terhadap WS Komisioner KPU dan 3 tersangka lainnya merupakan bagian pelaksanaan Coercive Force (Dwang Middelen atau Upaya Paksa) yang patut diapresiasi, termasuk tindakan terhadap HM (anggota salah satu Parpol) yang disangkakan melalukan Suap terhadap WS," kata Pakar Hukum Pidana, Indriyanto Seno Adji, Selasa (14/1/2020).

Adji mengatakan KPK harus melakukan pengembangan dalam kasus ini, meski WS dan HS telah memastikan kasus suap ini tak terkait dengan lembaga.

"Perbuatan dan pernyataan WS tegas telah mengesampingkan keterlibatan lembaga bahwa WS lakukan ini sudah menjadi tanggung jawab pribadi WS, yang tidak ada kaitan dan bukan soal kelembagaan KPU. Pengurus PDI-P juga memberikan penegasan sama bahwa tindakan suap HM ini adalah dalam kapasitas dan tanggung jawab pribadi HM yang tidak ada dan tidak bisa dikaitkan dg Parpol, karena itu wajar sj KPK memang tetap akan melakukan lanjutan tindakan upaya paksa dalam
rangka pengembangan kasus ini," ucapnya.

Eks Komisioner KPK ini juga mendorong upaya penggeledahan oleh penyidik KPK harus tetap dilanjutkan meski kini KPK wajib meminta izin ke Dewan Pengawas (Dewas). Sebab, upaya penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang valid terkait kasus tersebut.

"Norma dan Asas Dwang Middelen dalam lanjutan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan agar tetap dijaga dan dipertahankan, sehingga obyek penggeledahan adalah tidak ekstensif dan tidak eksessif sifatnya, maknanya hanya obyek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut saja sebaiknya yang dilakukan, jadi obyek geledah sebaiknya terbatas pada Locus dan Objectum secara individual dari WS-HM dan bukan obyek penggeledahan pada Kelembagaan KPU maupun Kelembagaan Parpol itu sendiri," jelasnya.

"Ini untuk menghindari tumpang tindihnya mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan menghindari adanya pemicu praperadilan dengan alasan adanya upaya paksa yang eksessif. Dengan demikian, pelaksanaan lanjutan Upaya Paksa berupa Penggeledahan maupun Penyitaan adalah sesuai dan berbasis KUHAP & UU KPK Baru, jg masih dalam batas dan konteks Due Process of Law yang berlaku," terangnya.

KPK sebelumnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, serta Saeful sebagai swasta dalam kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu Setiawan diduga menerima uang Rp600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Diduga, uang suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Komentar

x