Find and Follow Us

Selasa, 21 Januari 2020 | 20:02 WIB

Kasus BTN, Kejagung Masih Kumpulkan Bukti-Bukti

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 13 Desember 2019 | 21:21 WIB
Kasus BTN, Kejagung Masih Kumpulkan Bukti-Bukti
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung, Adi Toegarisman - (Foto: Antara)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi BTN cabang Batam.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan pihaknya masih menunggu hasil laporan kerugian negara dari BPK dan BPKP. Sejumlah alat bukti juga masih dikumpulkan.

"Kita masih mengumpulkan alat bukti. Nanti ketika sudah lengkap dan ada kerugian negaranya, baru kami akan menentukan tersangka," ucap Adi, Jumat (13/12/2019).

Sementara itu, Corporate Secretary BTN, Achmad Chaerul menjelaskan bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara tersebut. Dia mengatakan permasalahan kredit PT Batam Island Marina (BIM) telah selesai dan dilunasi.

Kemudian, untuk pengambilalihan hutang PT BIM oleh PT PPA melalui cessie, hal itu merupakan salah satu upaya perseoran dalam menyelesaikan permasalahan kredit tersebut.

"Sampai dengan saat ini pun, cassie PT PPA juga telah lunas sesuai dengan catatan yang ada pada perseroan," katanya.

Dia menjelaskan bahwa BTN tetap akan patuh dan hormat terhadap proses hukum yang berjalan di Kejagung. Dia optimistis tim penyidik Kejagung akan professional dan transparan menangani kasus tersebut.

"BTN akan menghotmati proses hukum dan akan kooperatif dalam penanganan masalah ini. Kami yakin Kejagung sangat professional menangani masalah ini," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mendesak Kejagung untuk mengungkap dan menetapkan tersangka terkait kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp300 miliar tersebut. BPKP meyakini ada dugaan korupsi dalam pembangunan proyek resort wisata di Batam.

"Kami mengapresiasi langkah Kejagung dalam meningkatkan kasus korupsi di BTN dari penyelidikan ke penyidikan. Namun sebaiknya diikuti dengan penetapan tersangka. Jadi seolah-olah pembukuan BTN tidak ada masalah. Padahal ada masalah di situ," tutur anggota BPKP Erwin J. Maha. [ton]

Komentar

x