Find and Follow Us

Selasa, 21 Januari 2020 | 20:16 WIB

DPR Anggap Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru

Oleh : Happy CH Karundeng | Kamis, 12 Desember 2019 | 04:05 WIB
DPR Anggap Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru
Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun mengatakan, Papua Selatan siap memekarkan untuk dijadikan propinsi baru di wilayah Papua.

Hal tersebut disampaikan Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/12/2019) usai dirinya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat Papua Selatan.

Komaruddin mengatakan, RDP ini bentuk aspirasi dari teman-teman Papua Selatan untuk pemekaran Propinsi Papua Selatan, lantaran beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian merespon pemekaran sebagai salah satu solusi terhadap penyelesaian konflik Papua.

"Ada Kabupaten Asmat, Boven Digul, Merauke, dan Mappi. Mereka menyampaikan aspirasi karena beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan Mendagri merespon pemekaran sebagai salah satu solusi terhadap penyelesaian konflik Papua," katanya.

Kader PDIP ini mengungkapkan, sebenarnya masyarakat Papua Selatan sudah 10 tahun lebih berjuang untuk pembentukan Propinsi Papua Selatan ini.

"Tapi kemarin waktu sedikit rusuh di Wamena muncul pernyataan resmi Presiden dan Mendagri bahwa ada rencana memekarkan Papua menjadi beberapa propinsi," ujarnya.

Komaruddin menjelaskan saat ini sudah ada 3 daerah di Papua yang telah menyatakan diri siap untuk berpisah dari Propinsi Papua.

"Yang sudah masuk di Komisi II DPR RI ini ada Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, lalu Tabi, ada 4. Tapi kalau dimekarkan Papua Tengah dan Pegunungan jadi ada 4, yang sekarang induk, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah," urainya.

Komaruddin menyarankan, aspirasi yang telah disampaikan perwakilan masyarakat Papua Selatan ini sebaiknya harus mampu diresponi pemerintah dengan membuat grand design tentang pemekaran Papua.

"Kebutuhan pemekaran Papua ke depannya itu seperti apa, jadi jangan dimekarkan secara acak acakan," imbuhnya.

Politisi asal Papua tersebut menegaskan, sebenarnya Papua Selatan itu lebih siap dibandingkan dengan Papua Tengah maupun Papua Pegunungan, karena mereka itu kan dulu satu kabupaten sebenarnya, namanya Merauke.

"Hanya karena reformasi ini terbuka pemekaran-pemekaran. Merauke dimekarkan menjadi Asmat, Boven Digul, Mappi, dan Merauke sendiri," terangnya.

Komaruddin mengungkapkan, ibukota dari Propinsi Papua Selatan nantinya adalah Merauke.

"Merauke sangat siap. Bandaranya mau Boeing berapa pun siap mendarat di sana. Antonov Rusia pun bisa mendarat di sana. Merauke itu kan daerah datar bukan daerah pegunungan. Jutaan hektar luasnya," ucapnya.

Komaruddin menuturkan, teman-teman Komisi II DPR RI dari semua fraksi sudah merespon positif tinggal sekarang tinggal pemerintah juga harus mewujudkannya.

"Peraturan baru yang kita rancang ibukota propinsi otomatis jadi kota. Jadi dari segi persyaratan sebetulnya sudah siap.
Papua Selatan sendiri berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Australia jadi dari letak geostrategisnya sangat baik," tuturnya.

Ia pun menyarankan, penyelesaian Papua harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan bermartabat.

"Menyeluruh artinya tidak bisa satu-satu, harus keseluruhan masalah harus dilihat, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, harus dilihat secara keseluruhan," katanya.

Menurut Komaruddin, bermartabat artinya harus melibatkan seluruh stakeholder dalam pembangunan di Papua.

"Bermartabat artinya harus mengajak seluruh stakeholder di Papua untuk mendiskusikan tentang membangun Papua yang ideal ke depan seperti apa," jelasnya.

Komaruddin menghimbau, jangan membangun Papua menurut kacamata Jakarta, artinya kita bangun infrastruktur besar-besar di Papua dianggap selesai masalah.

"Pak Harto dulu juga membangun infrastruktur tapi disertai dengan DOM (Daerah Operasi Militer -red) akhirnya juga meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Papua.

Lebih lanjut Komaruddin mengaku, dirinya mendorong Komisi II DPR RI untuk mengundang Mendagri kita harus membahas ini secara serius, dalam waktu dekat setelah reses.

"Supaya kita bisa melihat persoalan Papua secara komprehensif, karena ini masalah trust atau kepercayaan, makanya kepercayaan orang Papua terhadap Jakarta kan harus dicari solusinya, supaya kebijakan yang diberikan itu harus menyembuhkan luka-luka hati Masyarakat Papua," pungkasnya. [hpy]

Komentar

x