Find and Follow Us

Sabtu, 18 Januari 2020 | 20:19 WIB

Polri Harus Usut Dugaan Korupsi APBD di Depok

Senin, 2 Desember 2019 | 11:21 WIB
Polri Harus Usut Dugaan Korupsi APBD di Depok
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Depok - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Jawa Barat, untuk proyek pengadaan lahan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di daerah ini diduga diselewengkan hingga menimbulkan kerugian Rp32,8 miliar.

"Kami telah laporkan kasus ini ke Mabes Polri. Mudah-mudahan direspon secara cepat," ungkap Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jakarta Perwakilan Kota Depok Murthada Sinuraya kepada INILAHCOM, Senin (2/12/2019.

Trkait laporan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, lanjut dia, pihaknya menyerahkan bundel dokumen pendukung berupa fotokopi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Depok pada 2013, 2014, 2018, dan 2019 dan rincian APBD yang diduga dikorupsi.

"Dalam laporan, kami uraikan juga soal penyalahgunaan wewenang atas pengadaan lahan TPA," tuturnya.

Menurut dia, dalam LPJ tahun 2013, 2014, 2018, dan 2019, Pemerintah Kota Depok mengucurkan dana APBD sebesar Rp86,6 miliar untuk proyek pengadaan lahan TPA seluas 6 hektare.

Namun LPJ walikota dinilai LCKI berbanding terbalik dengan fakta bahwa APBD yang dikucurkan untuk proyek pengadaan lahan TPA hanya Rp53,8 miliar. "Jadi, ada sisa Rp32,8 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Murthada.

Dia menjelaskan proyek pengadaan lahan untuk TPA di RT 003 RW 02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, seluas 6 ha yang tercantum di LPJ adalah
lahan untuk menggantikan TPA Cipayung karena sudah melebihi volume sampah.

"Di LPJ lahan yang dibebaskan untuk perluasan TPA kok. Tapi kenapa dialihfungsikan jadi zona kawasan hijau atau buffer zone," kata dia seraya bertanya.

Dikatakan, pengadaan lahan yang tidak sesuai dengan LPJ Walikota Depok terindikasi tindak kejahatan korupsi. "Karena itulah, kami meminta Bareskrim Polri untuk memeriksa pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Dinas Lungkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok," tegas Murthada.

Bareskrim Polri juga harus memeriksa ketua DPRD. Karena perannya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang menyetujui pencairan dana dari APBD untuk perluasan TPA seharga Rp32,8 miliar.

"Banggar DPRD tidak bisa dipisahkan dalam kasus ini. Dia juga harus diperiksa," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Miradz Imamuddin membantah dirinya terlibat dalam kasus proyek pengadaan lahan TPA seluas 6 ha di Pasir Putih tersebut. "Saya menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2018," jelasnya. [yha]

Komentar

x