Find and Follow Us

Kamis, 30 Januari 2020 | 02:24 WIB

Jangan Menuding, Justru Airlangga Yang Melanggar

Senin, 25 November 2019 | 16:28 WIB
Jangan Menuding, Justru Airlangga Yang Melanggar
Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sikap Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Adies Kadir yang menilai Bambang Soesatyo atau Bamsoet melanggar kesepakatan, suatu hal yang kurang tepat dan cenderung bersikap munafik.

"Kita semua tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan dengan Bambang Soesatyo, sehingga itu dia sangat mengetahui tentang kebenaran-kebenaran dalam pertemuan tersebut," ujar Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab, Senin (25/11/2019).

"Dan apa yang diungkapkan Bambang Soesatyo ke publik tentang beberapa fakta, bahwa kesepakatan dirinya dengan Airlangga, hanya Bamsoet, Airlangga dan Tuhan yang tau, seharusnya di luar dari itu tidak ada yang bisa membantah apalagi menyampaikan ke publik sesuatu hal yang berkaitan dengan ada dan tidaknya kesepakatan tersebut," ujarnya, menambahkan.

Sirajuddin menjelaskan pihaknya memahami kesepakatan Bamsoet dan Airlangga. Bamsoet bersedia ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR RI dan mendukung kebijakan Ketua Umum untuk melaksanakan Munas pada bulan Desember 2019 nanti.

"Cara pandang Adies Kadir yang terlalu permisif, dengan memaknai kesepakatan yang dilakukan oleh Bamsoet untuk mendukung Airlangga menjadi Ketua Umum kembali, dan Bamsoet dia anggap mundur sebagai Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kontestasi pada Munas Desember 2019," ujarnya.

Dia menilai apa yang disampaikan oleh Bamsoet merupakan komitmen secara kesatria bahwa kita dihadapkan pada situasi bangsa dan negara dalam situasi kegaduhan politik, yang bisa berdampak pada tahapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kondisi politik tersebut mengharuskan kedua belah pihak dan seluruh elit Partai Golkar harus ikut menciptakan situasi politik yang kondusif, sehingga Bamsoet sebagai calon ketua umum, yang juga dalam posisi Ketua DPR RI saat itu harus mengambil keputusan politik untuk 'cooling down'.

"Justru sikap kenegarawan yang diambil oleh Bamsoet harus kita apresiasi, karena Bamsoet lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok," ucapnya.

Dalam masa 'cooling down' yang diputuskan oleh Bamsoet, disampaikan syarat-syarat yang harus juga dipenuhi Airlangga yaitu "merangkul" para pendukung Bambang Soesatyo terutama dalam penyusunan AKD (Alat Kelengkapan Dewan), sayangnya apa yang disepakati tersebut tak kunjung terlaksana, justru yang terjadi bukanlah rekonsiliasi, melainkan dekonsiliasi.

"Dimana Airlangga justru menggusur para pendukung Bambang Soesatyo, baik pada posisi AKD (Alat Kelengkapan Dewan), sampai dengan posisi tenaga ahli Fraksi Golkar ikut kena imbas, siapapun yang terindikasi tidak pro Airlangga, maka tidak ditempatkan pada pimpinan komisi atau pada anggota komisi yang diharapkan, serta dicoret dari tahapan seleksi tenaga ahli Fraksi Partai Golkar," bebernya.

Dia menegaskan politik belah bambu yang diperankan Airlangga dan kelompoknya berlanjut sampai dengan penyusunan kepanitian Munas Partai Golkar, hampir banyak pendukung Bamsoet tidak diakomodir dalam kepanitiaan, malah yang bukan pengurus DPP Partai Golkar banyak bercokol dalam kepanitiaan lantaran menjadi pendukung Airlangga.

"Hentikan perilaku tuding menuding dan kemunafikan, tidak baik bagi masa depan Partai Golkar. Berikan pendidikan politik yang baik pada kader dan seluruh rakyat indonesia, tradisi demokrasi yang tumbuh berkembang dalam tradisi Partai Golkar jangan dibunuh, hanya untuk kepentingan kekuasaan semata," pungkasnya Jubir Bamsoet ini. [rok]

Komentar

x