Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 08:09 WIB

Menko Rangkap Ketum Parpol, Pengamat: Rusak Sistem

Rabu, 13 November 2019 | 18:39 WIB
Menko Rangkap Ketum Parpol, Pengamat: Rusak Sistem
Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai rangkap jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf bisa merusak sistem.

"Soal Menko Ekonomi yang rangkap jabatan ketum parpol, ini karena sakitnya sistem yang dipakai Jokowi. Masa struktur pemerintah digabung menjadi struktur politik, jadi rusak sistem ini," ujarnya, Rabu (13/11/2019).

"Ketum sekaligus jadi menteri ekonomi. Ini salah sistem. Mestinya diperbaiki oleh pemimpinnya, perbaiki dulu iklim sosial politik untuk melahirkan iklim ekonomi yang sehat," katanya, menambahkan.

Dia menjelaskan Indonesia masih melakukan cara lama dalam memperbaiki kinerja ekonomi saat ini yaitu melalui pembukaan investasi asing besar-besaran. Padahal, lima negara saat ini yaitu AS, China, Rusia, Jerman dan Prancis melakukan lima cara dalam memperbaiki ekonomi mereka.

Lima cara itu, pertama, tingkat suku bunga rendah, fiskal ekspansif. Kedua, melihat dan membenahi ekonomi ke dalam dan menyerang atau berorientasi ke luar negeri atau deglobalisasi. Ketiga, memperbaiki daya beli masyarakat dengan menyeimbangkan padat modal dan padat karya. Keempat, menstruktur ekonomi dari SD distribusi untuk kepentingan domestik. Terakhir, menihilkan ketergantungan dari pihak luar.

Menurutnya, Indonesia malah salah kebijakan. Contoh, dari suku bunga rendah. Saat ini, suku bunga masih tinggi yaitu 5 persen. Sedangkan ,obligasi berada di posisi 7 persen. Ini jelas salah karena ada persaingan tidak sehat antara suku bunga dan obligasi.

"Selain itu, mengganggu penyaluran kredit perbankan. Fiskal, ketergantungan pada utang dan obligasi tinggi. Risiko pasar Indonesia sangat tinggi. Nilai tukar sangat sensitif. Artinya posisi Indonesia rentan krisis," katanya.

Di samping itu, Ichsanuddin Noorsy menanggapi pemotongan birokrasi dengan eselon III dan IV. Menurutnya, hal itu salah. Seharusnya yang diperbaiki itu kultur sosial politik yang sakit, bukan malah menimpa birokrasi.

"Jokowi tidak memperbaiki kerja sama sosial dengan baik," pungkasnya. [rok]

Komentar

x