Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 08:09 WIB

Mendagri Tito Harap Program Pemda - Pusat Sinkron

Rabu, 13 November 2019 | 05:55 WIB
Mendagri Tito Harap Program Pemda - Pusat Sinkron
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) membuat program yang sinkron dengan program pemerintah pusat. Tito mengatakan ada lima program utama dari pemerintah pusat.

"Supaya daerah juga membuat program kerja anggaran, sebelum diketok di APBD, mereka juga memasukkan program-program pusat, seperti lima itu yang disebut Bapak Presiden, yaitu mengenai pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat itu adalah reformasi birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi," kata Tito, Selasa (12/11/2019).

Untuk itu, kata Tito, pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi nasional Indonesia Maju antara pemerintah pusat dan daerah. Rencananya, para kepala daerah dan juga pimpinan DPRD hingga jajaran kepolisian di daerah bakal hadir.

"Besok, kita rakor nasional. Namanya Rakornas Indonesia Maju pemerintah pusat dan daerah. Forkopimda. Nanti yang hadir hampir 3.000, mulai dari kepala daerah tingkat I, tingkat II, gubernur, bupati, wali kota ya. Kemudian ada Ketua DPRD tingkat I, tingkat II, ada Pangdam, Dandim, Danrem, lalu Kajari, juga Kapolres. Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, para Menteri, sejumlah Menteri, Menko, lalu KPK, BPK, penegak hukum, Panglima TNI, Kapolri, yang tujuan utamanya adalah menyinergikan dan mensinkronisasikan visi-misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, dari pusat disesuaikan di daerah," ucapnya.

Tito mengatakan, meski ada otonomi daerah, program yang dijalankan pemda harus sinkron dengan pemerintah pusat. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena tiap daerah masih merupakan bagian dari Indonesia.

"Pemerintah daerah meskipun otonom, tapi kan juga harus menangkap. Kita kan satu negara. Ada pemerintah pusat, daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus sinkron," tuturnya. [tar]

Komentar

x