Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 08:06 WIB

Kejaksaan Harus Lakukan Terobosan Penegakan Hukum

Senin, 11 November 2019 | 23:30 WIB
Kejaksaan Harus Lakukan Terobosan Penegakan Hukum
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Depok - Kejaksaan diharapkan berani melakukan terobosan dalam penegakan hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan mengusut tuntas kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti penanganan perkara dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Pasalnya, sejak lama citra kejaksaan di mata masyarakat anjlok. Masyarakat terkesan tidak percaya terhadap kejaksaan dalam penegakan hukum--penanganan kasus-kasus korupsi. Salah satu alasan ini yang kemudian melahirkan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian terungkap dalam diskusi INILAH.COM dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Triadi di sela jumpa pers, di Depok, Senin (11/11/2019).

Masyarakat kemudian menaruh harapan besar terhadap KPK. Namun, dalam perjalanannya korupsi tetap saja marak. "Kini paradigma telah berubah. Penanganan kasus korupsi tidak semata pemberantasan, tetapi juga pencegahan," jelas Yudi, seraya menyatakan hal itu merupakan salah satu arahan dari Jaksa Agung ST Burhanudin.

Kajari Kota Depok berharap masyarakat obyektif dalam menilai kejaksaan. Dalam penanganan perkara korupsi, kata dia, kejaksaan telah berhasil mengembalikan uang hasil kejahatan ke kas negara dalam jumlah cukup besar. Yudi tidak menjelaskan nominal besaran uang dimaksud. Besarnya uang sitaan hasil kejahatan korupsi pernah diungkapkan dalam rapat kerja kejaksaan dengan Komisi III DPR RI. "Setiap keberhasilan kejaksaan tidak terekspose. Teman-teman pers harusnya juga memberitakan," harapnya.

Dia sependapat penanganan perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat luas secara perlahan dapat memulihkan keparcayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Terkait perkara Nur Mahmudi sekarang ini, menuruti Yudi, kewenangan penanganannya ada di Polresta Depok.

Catatan INILAH.COM, sejak ditetapkannya sebagai tersangka pada Agustus 2018 oleh penyidik kepolisian, penanganan perkara dugaan korupsi mantan Wali Kota Depok itu kini mandek. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Februari 2019 mengembalikan berkas perkara Nur Mahmudi ke penyidik dengan alasan belum lengkap.

"Kami masih menunggu kelengkapan berkas perkara tersebut dari penyidik. Ada yang belum dipenuhi, dan perkara ini sudah gelar perkara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandung," ungkapnya.

Dia menambahkan hasil pemeriksaan berkas perkara belum meyakinkan untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Berkas perkara belum lengkap (P-21). "Kami tidak ingin perkara yang kami tangani tidak meyakinkan hakim. Kami tidak ingin perkara yang kami tangani di vonis bebas hakim. Setiap perkara yang kami tangani harus benar-benar meyakinkan hakim," kata Yudi.

Perkara yang menjerat Nur Mahmudi diduga merugikan keuangan negara Rp10,7 miliar terkait proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Simpang Raya Bogor-Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, tahun 2015. [yha]

Komentar

Embed Widget
x