Find and Follow Us

Sabtu, 16 November 2019 | 07:30 WIB

Pengumuman Kabinet

Jokowi Diminta Tanya LHKPN ke KPK

Oleh : Willi Nafie | Rabu, 23 Oktober 2019 | 08:27 WIB
Jokowi Diminta Tanya LHKPN ke KPK
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar terlebih dahulu menanyakan soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebelum melantik para menteri Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus.

Jika ada calon Menteri yang belum menyerahkan LHKPN dan belum diperiksa LHKPN-nya oleh KPK, maka Presiden Jokowi tidak boleh melantik calon Menteri itu, sampai dengan benar-benar telah melaporkan LHKPN-nya ke KPK, telah diperiksa dan diumumkan kepada publik sesuai perintah UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

"Para calon Menteri seharus mengawali pengabdian dan kesetiannya kepada Pancasila, kepada NKRI dan kepada kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dengan memenuhi kewajiban konstitusional selaku Penyelenggara Negara yang akan dilantik dengan melaporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN sesuai perintah UU dan lafal sumpah jabatan," kata Petrus, Rabu (23/10/2019).

Petrus menekankan, Presiden Jokowi jangan mengawali kepemimpinannya pada periode ke dua dengan melanggar hukum dan melanggar sumpah jabatan, karena hal ihwal LHKPN yang tidak dilaporkan akan berimplikasi kepada persoalan integritas moral dan kejujuran Penyelenggara Negara yang dutuntut oleh UU dalam mengemban misi pelayanan publik.

"para Menteri sebelum diambil sumpah atau dilantik, maka hal-hal terkait kewajiban Penyelenggara Negara menurut UU ini yaitu LHKPN, harus clear and clean," pungkasnya. [rok]

Komentar

x