Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 05:53 WIB

Jokowi Dinilai Tak Keluarkan Perppu KPK

Senin, 21 Oktober 2019 | 12:02 WIB
Jokowi Dinilai Tak Keluarkan Perppu KPK
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung Indra Perwira melihat Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK.

"Karena untuk mengeluarkan Perppu KPK itu ada syarat konstitusionalnya, yaitu kegentingan yang bersifat memaksa. Keadaan genting tapi tidak memaksa, maka tidak bisa diterbitkan Perpu," kata Indra pada wartawan, Senin (21/10/2019).

Dia menjelaskan 'bagus tidaknya' undang-undang itu, apalagi pasal-pasal yang terkandung di dalamnya tidak melanggar konstitusi, maka kita dilihat setelah berlakunya. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam UU KPK nomor 19 tahun 2019 itu berpotensi melucuti lembaga antirasuah tersebut.

"Saya yakin apabila UU KPK nomor 19 tahun 2019 yang baru ini diterapkan, maka KPK akan bekerja lebih efektif, sebab baik buruknya kinerja suatu lembaga pemerintah itu, apalagi yang bersifat independen, terpulang kepada integritas dan semangat para pemangkunya dalam bekerja memberantas korupsi," ungkapnya.

"Terhadap upaya judicial review yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang umur berlakunya belum seumur jagung itu, saya tidak yakin akan dikabulkan oleh MK, karena dalam pandangan saya tidak ditemukan pasal-pasal revisi itu yang inkonstitusional," katanya, menambahkan.

Dia menegaskan baik buruknya KPK secara sosial bukan terletak pada undang-undangnya. Namun, pada integritas penegak hukumnya.

"Dikatakan berintegritas itu apabila para penegak hukumnya tidak melanggar etis, dan tetap menjaga nama baik institusinya," pungkasnya. [rok]

Komentar

x