Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 18:46 WIB

Kasus Bupati Indramayu, KPK Sita Uang dan Dokumen

Oleh : Ivan Setyadhi | Jumat, 18 Oktober 2019 | 22:11 WIB
Kasus Bupati Indramayu, KPK Sita Uang dan Dokumen
Juru bicara KPK Febri Diansyah - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Indramayu dan Cirebon selama dua hari berturut.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019 yang menjadikan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka.

Pada Kamis (17/10/2019), tim menggeldah 6 lokasi yakni Rumah Kadis PUPR Indramayu, rumah Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Indramayu, Rumah tersangka pihak swasta, Rumah Pribadi Bupati Indramayu, Rumah mantan Bupati Indramayu (Irianto Mahfudz Sidik), dan rumah seorang saksi.

"Dari penggeledahan tersebut disitasejumlah dokumen proyek di Dinas PUPR dan uang Rp20juta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Sementara untuk lokasi penggeledahan hari ini, tim menyasar Kantor Bupati Indramayu dan Kantor Dinas PUPR Indramayu.

Belum ada daftar barang yang disita dari dua lokasi tersebut lantaran tim masih melakukan penggeledahan hingga saat ini.

Dalam kasus ini, Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono, dijadikan tersangka penerima suap.

Sementara pemberi suap, KPK menetapkan seorang swasta bernama Carsa AS.

Sebagai penerima, Supendi, Omarsyah dan Wempy dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 asebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Carsa dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [ton]

Komentar

x