Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 18:35 WIB

Negara dalam Keadaan Baik, Perppu Tak Dibutuhkan

Oleh : Willie Nafie | Selasa, 15 Oktober 2019 | 20:32 WIB
Negara dalam Keadaan Baik, Perppu Tak Dibutuhkan
Akademisi dari Universitas Atmajaya, Daniel Yusmic - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Akademisi dari Universitas Atmajaya, Daniel Yusmic mengatakan pro kontra revisi UU KPK hingga kini masih terus menjadi polemik. Hal ini dikarenakan, revisi UU KPK dilakukan cukup cepat. Meski demikian, meski adanya revisi namun eksistensi KPK sebagai lembaga superbody masih diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Sehingga tak perlu bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu lantaran negara tak dalam kondisi darurat.

"Apakah saat ini kita sedang dalam keadaan darurat? Tentunya hal ini perlu kita diskusikan bersama. Antara Perppu dan Judicial Review, keduanya ialah langkah konstitusional dalam bernegara namun tentunya akibat hukum dan politiknya berbeda," kata Daniel, dalam Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UKI bertajuk, "Polemik UU KPK, Judicial Review atau Perppu?".

Sementara itu, Direktur Politik Wain Advisory, Sulthan M Yus mengatakan, asumsi pro kontra di kalangan masyarakat UU KPK tak berdasarkan fakta yang akurat. Namun hanya karen termakan opini sehingga perdebatan UU KPK terus bergulir.

"Selama ini masyarakat hanya lihat sisi luarnya saja, sehingga seolah-olah perdebatan Perppu UU KPK semakin memanas dan framing di publik pun seolah-olah kondisi hari ini dalam keadaan genting," tuturnya.

Dia menambahkan, keluarkan Perppu merupakan hak preogatif Presiden Jokowi. Namun berkaca dari keadaan saat ini, meski ada Revisi UU KPK namun lembaga anti rasuah itu masih bisa bekerja tak terjadi kekosongan hukum.

"UU KPK nya pun masih cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan baru-baru ini KPK masih bisa melakukan OTT di Lampung Utara. Masyarakat agar menggunakan jalur konstitusional yang telah disediakan UU untuk menyikapi polemik UU KPK yakni dengan melakukan Judicial review di MK, Legislative review melalui DPR ataupun eksekutif review sebagai alternatif bagi Presiden," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator TPDI Petrus Selestinus menegaskan bahwa revisi UU KPK secara tersirat memang bertujuan memperkuat KPK.

"Namun ada sejumlah poin yang memang perlu dikaji ulang karena memang menimbulkan perdebatan di internal KPK maupun di ruang publik," tutupnya. [adc]

Komentar

x