Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 18:44 WIB

Gerindra Dukung Pemerintah, Koalisi Rasa Oposisi?

Minggu, 13 Oktober 2019 | 23:00 WIB
Gerindra Dukung Pemerintah, Koalisi Rasa Oposisi?
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sinyal Partai Gerindra bakal bergabung dengan koalisi pemerintah semakin terlihat. Ditambah lagi, beberapa waktu lalu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah bergabung setelah kalah di Pilpres. Bahkan, kata dia, bisa saja Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

Ace melanjutkan, harusnya bagi yang kalah menerima kekalahan dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemeritahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk mensikapi politik saat ini," ujarnya.

Ia menilai tidak etis jika Partai Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri dengan bergabung koalisi pemerintah.

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Di kesempatan lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan mengomentari mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah.
Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

"Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan. Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat #KamiOposisi. Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam #KamiOposisi," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin mengatakan bergabungnya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disinyalir dapat menghidupkan kembali sistem orde baru. Hal itu, akan tercipta kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, tanpa diimbangi dengan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.

Menurutnya, sejatinya bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun seiring dengan itu, dibutuhkan juga oposisi yang kuat dan tanggung, agar tercipta keseimbangan.

"Jika Gerindra masuk dan Demokrat juga sudah menyatakan untuk mendukung, artinya pemerintah akan dominan dan menjadi kekuatan mayoritas, karena tidak ada kontrol. Ini berbahaya karena oposisi menjadi lemah. Mohon maaf, ini seperti yang terjadi pada orde baru," ujar Ujang.

Menurutnya, ketika pemerintah menjadi kekuatan yang dominan, maka potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuatan akan sangat signifikan. "Tidak ada partai yang mengkritik, semua partai seperti paduan suara. Ini yang tidak kita inginkan," katanya.

Mengutip penyataan Lord Acton, bahwa kekuatan yang dominan akan cenderung melakukan korup yang mutlak. "Oleh karena itu kekuatan mayoritas ini jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan karena tidak akan kontrol kuat dari oposisi," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bergabungnya partai-partai dalam barisan pemerintahan ini tidak lain untuk mengamankan pertempuran 2024 mendatang. Komposisi kabinet dan koalisi saat ini sangat menentukan langkah di Pemilu 2024 mendatang.

"Misalnya mendapat menteri, pasti untuk cari logistik (2024), maka semua rebutan. Ada partai yang sudah berjuang berdarah-darah, lalu kegeser kursinya, lalu peta koalisinya berubah. Ini menarik. Semua akan mengamankan diri masing-masing. Jokowi ingin mengamankan diri sampai akhir jabatan, parpol-parpol juga ingin aman di 2014. Jadi persoalannya rakyat dilupakan," tandas Ujang.

Komentar

x