Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:59 WIB

PKS Semakin Kuat Berada di Luar Pemerintahan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Minggu, 13 Oktober 2019 | 08:18 WIB
PKS Semakin Kuat Berada di Luar Pemerintahan
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menganggap pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar saja.

Apalagi, kata dia, apabila dalam pertemuan tersebut berakhir Partai Demokrat dan Partai Gerindra masuk dalam koalisi pemerintahan periode 2019-2024. Tentu, hal itu sah-sah saja dan PKS akan menghormati keputusan tersebut.

"PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Menurut dia, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich. Akan tetapi, diharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.

Sehingga, kata dia, pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.

"Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," ujarnya.

Sementara, Jazuli mengatakan PKS akan lebih mantan dan objektif dalam memberikan perspektif serta alternatif solusi terhadap persoalan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.

"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," jelas dia.

Di samping itu, Jazuli menambahkan PKS tidak ingin masuk dalam kabinet Jokowi jilid II untuk menghormati partai-partai koalisi yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada pemilu presiden 2019.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," tandasnya.[ris]

Komentar

Embed Widget
x