Find and Follow Us

Rabu, 16 Oktober 2019 | 03:00 WIB

Urgensi Presiden Terbitkan Perppu KPK

Oleh : Fadhly Zikri | Kamis, 10 Oktober 2019 | 22:22 WIB
Urgensi Presiden Terbitkan Perppu KPK
Presiden Joko Widodo - (Foto: Inilahcom/Wirasatria)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo hingga kini belum memberikan sikap atas dorongan berbagai kalangan agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu KPK.

Jangka waktu UU KPK hasil revisi ditanda tangani Presiden tinggal sampai 17 Oktober 2019 atau tiga hari sebelumnya Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.

Perppu disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Hal itu juga tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad mengatakan, jangan sampai Presiden Jokowi dalam posisi genting dan tidak nyaman dalam mengeluarkan Perppu. Selain itu menurutnya, Perppu juga dapat berdampak negatif.

"Dimasa mendatang bahwa akan mudah sekali masalah diselesaikan dengan Perppu," kata Supardji dalam kuliah umum Menimbang Perppu KPK di Al Azhar, Kamis (10/10/2019).

Suparji juga menilai aksi demo mahasiswa, dan aktivis anti korupsi yang mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK tidak cukup kuat disebut sebagai kondisi kegentingan memaksa.

"Sisi lain, substansi apakah dengan Perppu atau tidak ada sarana lain untuk itu," ujar Supardji.

Dosen fakulkas hukum Universitas Krisdwipayana Firman Wijaya menambahkan, dalam tradisi di negara manapun, belum pernah ia melihat Perppu menjadi sebuah pilihan yang mudah. Perppu juga sering kali melahirkan polemik yang dilematis. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Presiden dalam mengeluarkan Perppu berada dalam dua keberpihakan dua kekuatan besar. Yakni kepentingan publik dan politik.

"Bagi saya produk legislasi mau dibuat parlemen atau Mahkamah semuanya gunakan instrumen hukum. Harus cermat betul dalam legislasi," ujarnya.

Dosen hukum tata negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menilai revisi UU KPK juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya revisi justru memperkuat KPK. Ia mencontohkan keberadaan dewan pengawas. Menurutnya, penegak hukum dilarang menjebak dalam suatu perkara. Namun mekanisme penyadapan berpotensi menjebak. "Upaya paksa maka bisa masuk domain hukum private," katanya.

Kedua lanjutnya, kasus suap mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Terdapat perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketiga, kedudukan KPK sebagai lembaga negara, bukan lembaga independen. Rullyandi mengaku sudah membaca UU KPK Pasal 3 bahwa KPK bersifat independen. "Ini lembaga negara masuk cabang kekuasaan pemerintah," ujarnya.

Rullyandi menyimpulkan bahwa jalan terbaik dalam dalam menyikapi polemik ini adalah mengujinya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jalan terbaik uji di MK agar semua pihak mendapat kepastian hukum. Tidak ada kegentingan memaksa. Kita tinggal menunggu UU KPK dinomorkan," pungkasnya.

Komentar

Embed Widget
x