Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:04 WIB

Jokowi Teken Perpres Berbahasa Indonesia

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 10 Oktober 2019 | 17:37 WIB
Jokowi Teken Perpres Berbahasa Indonesia
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019.

Dalam Pasal 5 Perpres 63/2019, bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau luar negeri.

"Pasal 7 disebutkan bahwa penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden sebagainana dimaksud Pasal 5 pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia," tulis Perpres 63/2019 yang dikutip dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Namun, Perpres 63/2019 ini juga mengatur tentang penggunaan bahasa asing pada Pasal 15. Bunyi Pasal 25 yaitu dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat Bahasa Asing.

Pasal 16 disebutkan penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pasal 17 menyebutkan pidato resmi sebagaimana dimaksud Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima," lanjutnya.

Kemudian, Pasal 18 berbunyi penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

Adapun pertimbangan Perpres 63/2019 diterbitkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Menurut Perpres tersebut, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

Perpres juga menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian dan putusan pengadilan.

Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. [adc]

Komentar

Embed Widget
x