Find and Follow Us

Rabu, 16 Oktober 2019 | 03:11 WIB

RUU KPK Yang Sudah Disahkan Harus Diundangkan

Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:23 WIB
RUU KPK Yang Sudah Disahkan Harus Diundangkan
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Praktisi hukum senior Alamsyah Hanafiah menyikapi wacana Perppu KPK yang kini menjadi polemik dari berbagai pihak.

Menurutnya, untuk membuat Perppu, RUU yang telah disahkan harus diundangkan dulu. RUU yang disahkan belum menjadi undang-undang kalau tidak didaftarkan dalam lembaran negara.

"Sedangkan Perppu itu sendiri, dimana RUU yang sudah disahkan harus diundangkan dahulu dalam daftar lembaran negara. Baru bisa dibuat perppunya," ujar Alamsyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/10/2019).

Alamsyah berharap saat pembuatan Perppu KPK harus terbuka kepada masyarakat. "Harus terbuka, supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Sehingga tidak terjadi kontra di masyarakat dan pembuatannya melibatkan akademisi dan para praktisi hukum," tegasnya.

Apabila saat ini menempuh jalur hukum judicial review (JR) juga akan sia-sia karena RUU KPK belum disahkan. Oleh karena itu, menurut Alamsyah, jalan terbaik adalah mengundangkan terlebih dahulu UU KPK hasil revisi itu.

"Syarat untuk judicial review juga harus harus diundangkan dulu. Setelah menjadi Undang-undang. Karena RUU bukan objek judicial review. Yang bisa dijadikan uji materiel adalah undang-undang bukan RUU. Karena RUU setelah disahkan presiden harus diundangkan dengan cara dibuat dan didaftarkan dalam lembaran negara," pungkasnya. [rok]

Komentar

x