Find and Follow Us

Minggu, 8 Desember 2019 | 00:53 WIB

UU KPK

Redam Demo, Demokrat Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 1 Oktober 2019 | 05:14 WIB
Redam Demo, Demokrat Desak Jokowi Terbitkan Perppu
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang UU KPK hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR.

Karena, berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa maupun pelajar terjadi berturut-turut dan berakhir ricuh bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian. Sehingga, harus dihentikan agar tak memakan korban.

"Cukup.. cukup sudah pak @jokowi. Segeralah keluarkan Perppu agar korban tidak terus bertambah," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon lewat twitternya yang dikutip Senin (30/9/2019).

Menurut dia, Jokowi tidak perlu banyak pertimbangan akan ditolak oleh partai jika menerbitkan Perppu tentang UU KPK hasil revisi nanti. Akan tetapi, harus diredam agar tidak ada lagi bentrokan antara demonstran dengan aparat.

"Soal partai-partai dan penolakan terhadap Perppu ini di DPR, dihadapi nanti saja. Penting mereda dulu. Banyak urusan kemanusiaan lain yang harusnya bapak tangani jadi terbengkalai krn ini. Cukup sudah!," ujarnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik berharap Presiden Jokowi mendengarkan suara yang disampaikan oleh para mahasiswa yakni tolak UU KPK dan tidak menandatangani UU tersebut.

"Ini langkah simbolik untuk meredakan protes sebelum Bapak (Jokowi) terbitkan Perppu. Saya berdiri di sebelah Bapak dalam komitmen ini," kata Rachland.

Sedangkan Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai langkah Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tentang UU KPK hasil revisi bukan perbuatan yang melanggar konstitusi. Sebab, menerbitkan Perppu itu hak konstitusional Presiden RI.

"Menerbitkan Perppu itu hak konstitusional Presiden. Jangan dikira kalau Presiden terbitkan Perppu berarti Presiden melakukan perbuatan inkonstotusional. Itu cara pikir keliru yang bikin Presiden masuk jalur sesat!," tandasnya.[ris]

Komentar

x