Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:51 WIB

Revisi UU Gunakan Sistem Dua Tingkat

DPR: KPK Akan Lebih Kuat

Minggu, 22 September 2019 | 19:24 WIB
DPR: KPK Akan Lebih Kuat
Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK dianggap sejumlah pihak justru melemahkan. KPK dinilai tidak lagi independen dalam bekerja.

Hal ini berbanding terbalik dari yang diyakini DPR bahwa revisi UU KPK akan memperkuat kelembagaan KPK yang fokus terhadap pencegahan.

Menanggapi adanya keraguan itu, anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mempersilakan semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan sesudah revisi.

Hendrawan mengatakan, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat. Sedangkan UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat. Menurutnya sistem dua tingkat lebih teruji kekuatannya dibandingkan sistem 1 tingkat.

"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat (two-tiers system) yang diangkat dalam revisi UU, bandingkan dengan sistem satu tingkat (single tier system) yang ada di UU lama. Sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi," kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (22/9/2019).

Yang dimaksud Hendrawan sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama yaitu terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggungjawab tertinggi. Sedangkan sistem dua tingkat di dalam revisi UU KPK yaitu terdapat di 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Kuatnya sistem dua tingkat itu dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersil. Termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

"Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check-recheck yang berkesinambungan," jelas Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.

Namun, KPK tentu berbeda dengan lembaga-lembaga komersil. KPK merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintahan (eksekutif). Oleh karenanya Hendrawan menilai, KPK jelas membutuhkan dewan pengawas guna terciptanya proses check and balance di dalam tubuh lembaga antirasuah itu.

"Justru sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem itu lebih penting diterapkan. Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara," pungkas Hendrawan.

Komentar

Embed Widget
x