Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:48 WIB

Pesan Pendukung Imam Nahrawi untuk KPK

Sabtu, 21 September 2019 | 11:14 WIB
Pesan Pendukung Imam Nahrawi untuk KPK
(Foto: beritajatim)
facebook twitter

INILAHCOM, Malang - Koordinator Nasional Sahabat Imam Nahrawi (Samin), Fairouz Huda mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Namun, upaya itu untuk menyelamatkan negara bukan malah jadi alat kekuasaan politik sejumlah kelompok tertentu.

"Kami mendukung segala upaya pemberantasan korupsi. Asal semangatnya untuk penyelamatan negara, bukan semangat persinggungan politik antar pihak, yang terfasilitasi oleh KPK," kata Fairouz, Sabtu, (21/9/2019).

Sikap Koornas Samin didasari penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjadi tersangkas kasus dana hibah KONI yang diduga telah merugikan negara senilai lebih dari Rp26,5 miliar.

Fairouz mengaku tidak yakin penanganan korupsi benar-benar berjalan sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, melainkan lebih pada sentimen kepentingan antar kelompok yang miliki relasi kuasa dengan seluruh pihak di KPK.

Menurut dia, indikatornya jelas bahwa banyak kasus kelas kakap dengan dugaan merugikan uang negara dalam jumlah nominal yang tidak tanggung tapi masih mengendap bertahun-tahun hingga saat ini. Namun, lanjut dia, kasus anyar seolah mudah temukan alat bukti, entah benar atau dipaksakan dan berakhir dengan penetapan banyak tersangka.

"Secara moril, kami akan bersama sahabat terbaik kami Imam Nahrawi. Kami tidak akan membiarkan orang baik sepertinya sendiri. Rakyat akan turun tangan, hadapi manuver KPK yang pantas timbulkan sejuta tanya," ujarnya.

Fairouz mengatakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK harus kantongi cukup alat bukti. Sementara saat ini KPK belum umumkan bukti apa saja yang telah dikantongi KPK atas penetapan tersangka pada Imam. Dia menilai bukti perlu ditunjukan ke publik agar masyarakat tidak menghakimi dengan asumsi bahwa Imam bersalah.

"KPK itu lembaga penegak hukum, bukan lembaga pengelolahan isu dan opini publik. Semestinya, KPK tidak banyak lakukan rekayasa persepsi dengan memperalat kewenangannya sebagai lembaga pemberantas korupsi untuk membangun opini di masyarakat. Lebih-lebih jika itu dilakukan, demi sebuah eksistensi, di tengah kubangan konflik kepentingan yang terjadi," tutur Fairouz.

Di samping itu, Fairouz mempertanyakan alasan KPK menetapkan Imam ditengah 3 komisioner KPK menyerahkan mandat tugas kepada presiden dan 1 komisionernya ambil cuti. Adapun, 3 komisioner yang menyerahkan mandat adalah Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief.

"Pada prinsipnya kami mendukung proses hukum, bukan proses politik di KPK. Kami pun tak akan biarkan KPK menjadi angkuh, sehingga arogansi komunal di internal KPK terjadi dan menganggap seluruh perilaku KPK adalah kebenaran absolut. Akhirnya, keberadaan KPK menjadi ironi baru, karena mematikan nalar dan posisinya bak berhala yang disembah-sembah," tandasnya.[beritajatim]

Komentar

x