Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:44 WIB

Tunda RKUHP, Komnas HAM Akan Surati Jokowi

Jumat, 20 September 2019 | 06:00 WIB
Tunda RKUHP, Komnas HAM Akan Surati Jokowi
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyurati Presiden Jokowi, meminta penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan dalam waktu dekat oleh DPR.

"Kami akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk menunda RKUHP ini karena masih ada pasal-pasal yang bermasalah dan justru semakin tidak demokratis. Lebih bijak ditunda," kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang eksternal, Sandrayati Moniaga, dalam konferensi pers terkait RKUHP di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Pihaknya pun berharap kali ini Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Komnas HAM meminta Jokowi tidak menandatangani RKUHP tersebut. salah satu pasal yang bermasalah menurut Komnas HAM yaitu terkait penghinaan terhadap kepala negara yang dapat berujung pada hukuman pidana.

"Kalau dia mengancam (fisik) harus dimaknai sebagai kejahatan, tetapi kalau orang melakukan kritik harus tidak dipidana, apa pun bentuknya. Ini bertolak belakang dengan MK," ujar Sandrayati.

Dalam RKHUP Pasal 218 Ayat 1 menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal itu bertolak belakang dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terkait kebebasan berpendapat dan berekpresi.

"Yang diatur nama baik orang, bukan nama baik Presiden. Kalau dia bekerja atas nama jabatan dan menimbulkan kebijakan yang salah ya boleh dikritik, dan itu sah-sah saja," tandas Sandrayati.

DPR sendiri menjadwalkan akan mengesahkan RKUHP sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir pada akhir September ini. [fad]

Komentar

Embed Widget
x