Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:51 WIB

Imam Nahrawi Otomatis Harus Mundur dari Menpora

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 19 September 2019 | 06:15 WIB
Imam Nahrawi Otomatis Harus Mundur dari Menpora
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Imam Nahrawi otomatis harus mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Iya secara otomatis (mengundurkan diri), diminta tidak diminta secara otomatis itu," kata Ngabalin di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurut dia, Imam harus mencontoh langkah Idrus Marham yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial ketika mau dijadikan tersangka juga oleh KPK. Tentu, kasus Idrus tersebut menjadi yurisprudensi untuk Imam.
"Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis (mundur)," ujarnya.
Namun demikian, Ngabalin mengatakan untuk reshuffle posisi menteri tentu menjadi hak prerogratif Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia mengingat Imam yang menjadi salah satu menterinya dijadikan tersangka oleh KPK.
"Kalau itu tentu menjadi hak prerogatif presiden, seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif presiden, itu kita belum tahu," jelas dia.
KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Imam dijerat usai KPK mengembangkan kasus tersebut.
"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Miftahul Ulum merupakan asisten pribadi Menpora. Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK sejak awal bulan September 2019. Kasus dugaan suap ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.
Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny. Sementara tiga orang lainnya yakni Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto masih proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Atas perbuatannya, Imam diganjar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.[ris]

Komentar

Embed Widget
x