Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:43 WIB

Jatim Bebaskan Sanksi Administrasi PKB

Rabu, 18 September 2019 | 22:11 WIB
Jatim Bebaskan Sanksi Administrasi PKB
(Foto: Beritajatim)
facebook twitter

INILAHCOM, Surabaya - Pemprov Jawa Timur melaksanakan program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB selama kurun waktu 23 September-14 Desember. Selain itu, juga pembebasan pokon BBN II dan seterusnya.

"Ini sebagai kado Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 yang jatuh pada 12 Oktober 2019. Ini persembahan bersama dari Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Polda Jatim dan PT Jasa Raharja Cabang Jatim. Jadi, informasi pemutihan itu tidak hoaks dan benar adanya," tegas Khofifah, Rabu (18/9/2019).

Khofifah berharap, pembebasan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam kurun waktu hampir 3 bulan itu diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat, agar tak lagi memiliki tunggakan pajak. Dirinya juga menyampaikan tentang pentingnya registrasi kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah berpindah kepemilikan.

"Termasuk ada yang pindah tangan, tapi belum balik nama, registrasi pemilik terakhir dari kendaraan bermotor itu menjadi penting," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim, Boedi Prijo Soeprajitno berpesan agar seluruh masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelesaikan tanggungan mereka berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

"Pesannya ini sudah ada, dimanfaatkan, jangan sampai nanti terjadi penumpukan setelah tanggal 14 Desember numpuk, biasanya seperti itu. Kami bertiga sudah menyiapkan layanan tambahan, sehingga Insya Allah tidak ada tumpukan, jadi saya harapkan dimanfaatkan waktu yang dua bulan setengah ini," tuturnya.

Boedi menjelaskan, bahwa dasar pemberian kebijakan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikeluarkan Pemprov Jatim yakni untuk mendorong masyarakat semakin taat membayar pajak. Selain itu, untuk mendongkrak penerimaan piutang pajak kendaraan bermotor yang pada tahun ini mencapai Rp 374.208.350.240 atau 1.911.240 obyek.

Sedangkan sasarannya, lanjut Boedi, adalah wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dan belum melaksanakan bea balik nama kendaraan bermotor.

Untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 didapatkan data bahwa ada 1.320.164 obyek yang memanfaatkan pemutihan, serta penerimaan PKB sebesar Rp 596.453.945.300.

Sedangkan jumlah pajak yang dibebaskan sebesar Rp 127.037.797.933 dan ada penambahan sekitar 21.363 obyek baru pajak kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi masuk ke Provinsi Jawa Timur.

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan menyampaikan, bahwa layanan pembebasan pajak tersebut dapat dilakukan secara online. Masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan tersebut melalui aplikasi yang sudah disediakan.

"Mekanisme pembayaran secara online nanti masyarakat akan datang ke tempat yang sudah dituju, masukkan aplikasi yang diinginkan, masukkan nomor registrasi dengan nama NIK-nya nanti akan tertera, langsung keluar berapa yang harus dibayar sesuai dengan program yang beliau sampaikan, jadi setelah tanggal 14 Desember akan kembali layanan seperti biasa," pungkasnya. [beritajatim]

Komentar

Embed Widget
x