Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:58 WIB

KemenPUPR Didesak Bayar Ganti Rugi Lahan Tol JORR

Oleh : Muhamad Yusuf Agam | Rabu, 18 September 2019 | 16:10 WIB
KemenPUPR Didesak Bayar Ganti Rugi Lahan Tol JORR
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mustofa Rahman, salah satu pemilik lahan yang terkena imbas dari pembangunan tol JORR ditahun 2002 mendesak Kementerian PUPR dan Jasa Marga untuk segera membayar ganti rugi sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kuasa Hukum Mustofa Rahman, Rudi Purba mengatakan bahwa perkara ini berawal pada 2002, saat itu lahan Mustofa yang berada di Jl. Ceger RT 03 RW 02 Kel. Cipayung, Jakarta Timur menjadi korban pembangunan Tol JORR.

"Kasus ini tahun 2002 tapi di awal thaun 2009 kita gugat Karena tidak ada kesepakatan untuk pembayaran," kata Rudi Purba kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Rudi menjelaskan dari situ, proses sengketa berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pihaknya memenangi perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di tahun 2014. Namun, sudah 5 tahun sejak putusan itu, ganti rugi untuk kliennya belum juga dibayarkan.

"Kita tadi mempertanyakan apasih yang menjadi kendala untuk pembayaran ganti rugi atas nama Mustofa Rahmat? Ternyata mereka sudah mengatakan bahwa mereka bagian hukum sebagai pendamping prinsipal. Dalam hal ini adalah bagian pembebasan lahan. Mereka sudah menyampaikan kepada bagian pembebasan lahan bahwa ini sudah ada landasan kekuatan hukum yang inkrah. Supaya dipatuhi dan dijalankan. Namun pihak prinsipal mereka masih ada keraguan, sehingga mereka katanya akan melakukan upaya hukum PK," jelasnya.

Rudi mengaku heran, pihak Kementerian PUPR masih belum juga bisa melaksanakan putusan dari PN Jaktim. Ia juga mempertanyakan upaya KemenPUPR yang hendak berkonsultasi dengan pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) terkait putusan tersebut.

"Padahal itu sudah dimintakan ke mereka satu tahun lebih kepada JPN agar melakukan upaya hukum. Namun, itu tidak dilaksanakan. Mengapa setelah kita sampai kesini lagi, kenapa diutarakan lagi, dengan alasan mencari dokumen. Kalau mereka melakukan upaya hukum harusnya selesai dari dulu-dulu. Itu yang menjadi kendala," ucapnya.

"Tadi kita sudah sampaikan bahwa kami tetap minta segera dilakukan pembayaran, karena PK tidak menghalangi eksekusi. Kami menuntut pembayaran ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur," sambung dia.

Adapun sesuai putusan inkrah PN Jaktim dengan nomor Nomor : 10/2014 Eks Jo. No : 273/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim menjelaskan bahwa Kementerian PUPR didakwa bersalah dan wajib membayar ganti rugi kepada pemilik lahan Mustofa Rahman senilai Rp 13.500.000.000 miliar.

Lebih lanjut, Rudi juga mempertanyakan sikap dari Jasa Marga yang juga ikut digugat terkait lahan milik kliennya. Rudi menyebut Jasa Marga akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) lagi, dimana pada PK pertama Jasa Marga sudah kalah.

"Kalau Jasa Marga sudah PK tapi mau PK lagi, saya nggak tau lagi. Saya nggak tau masa orang yang membebaskan tanah mem-PK kasus terhadap pemilik tanah. Orang dibayar aja belum kok sudah PK. Bayar dulu, nanti bagaimana ya liat nanti. Kita sudah ada putusan pengadilan inkrah kok," ungkapnya.

Sementara itu, anak dari Mustofa Rahman, Muhamad Solihin mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara untuk menyelesaikan perkara ini.

"Harapannya ikutin aja prosedur melalui kuasa hukum. Kita belum sama sekali menerima ganti rugi pembongkaran lahan," tutupnya.

Hari ini, Muhamad Solihin mewakili ayahnya beserta kuasa hukum menyambangi Kementerian PUPR untuk meminta kejelasan ganti rugi lahan. Kementerian PUPR diminta untuk segera membayar ganti rugi tersebut sesuai putusan inkrah PN Jaktim. [adc]

Komentar

Embed Widget
x