Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:49 WIB

Dewas KPK Diatur Dalam Pasal 37E RUU KPK

Rabu, 18 September 2019 | 12:59 WIB
Dewas KPK Diatur Dalam Pasal 37E RUU KPK
(inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - DPR telah mengesahkan RUU KPK menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9). Setelah diketok, RUU KPK itu selanjutnya disampaikan kembali kepada presiden untuk diberikan nomor dan dimasukan dalam lembaran negara.

Namun, pengesahan RUU KPK ini masih menuai polemik. Salah satunya terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) oleh presiden tanpa melalui mekanisme fit and proper test di DPR. Ketentuan itu dianggap banyak pihak dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan jaminan bagi presiden untuk memilih Dewan Pengawas KPK yang independen dan berintegritas telah diatur dalam pasal 37E ayat (9) yang berbunyi:

"Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan."

Sementara pasal 37E ayat (10) berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan."

Pasal 37E ayat (11) berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Artinya, menurut Hendrawan, ketentuan itu dapat menjamin integritas dan independensi para Dewan Pengawas yang nantinya dipilih dan diangkat presiden, karena lebih dulu perlu mendapat pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

"Konsekuensi Pasal 37E ayat (9). Calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam Peraturan Pemerintah (PP)" kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (18/9).

Namun Hendrawan belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadat meminta pendapat dari komisi terkait. Yang jelas, kata dia, lebih baik publik menunggu hingga PP dikeluarkan.

"(Kita) tunggu PP-nya," pungkas Hendrawan. [rok]

Komentar

Embed Widget
x