Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:48 WIB

DPR: Seleksi Pejabat Struktur di KPK Ilegal

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 18 September 2019 | 06:17 WIB
DPR: Seleksi Pejabat Struktur di KPK Ilegal
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan rekrutmen pejabat struktural KPK harusnya koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurut dia, KPK tidak bisa sesuka hati.

"Terkait rekrutmen internal itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian PANRB, tidak boleh sesuka hati," kata Masinton di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Memang, kata dia, setiap proses pegawai di seluruh kementerian termasuk KPK itu menggunakan anggaran negara (APBN). Bahkan, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2017 tentang sumber daya manusia (SDM) KPK bahwa segala hal berkaitan dengan pegawai di lingkungan KPK harus disampaikan kepada Kementerian PANRB.

"Jadi tentang rekrutmen pegawai KPK itu ilegal, tidak memenuhi ketentuan PP No 14/2017 itu," ujarnya.

Salinan dokumen nota dinas bernomor ND-220/KP. 01.00/53-54/09/2019 tertanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal KPK Pahala Nainggolan perihal penyampaian seleksi terbuka jabatan sumber internal KPK, dalam persyaratan umum yang boleh melamar hanya internal pegawai KPK.

Adapun jabatan yang diseleksi sebanyak sembilan posisi, yakni Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Pengolahan Informasi dan Data, Koordinator Wilayah (I-IX), Kabag Perencanaan dan Pembangunan SDM, Kabag Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Sektetariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Koordinator Sekretariat Pimpinan.

Komentar

Embed Widget
x