Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:40 WIB

Karhutla Riau

KSP: Tak Mungkin Kapolda Riau Dicopot Sekarang

Rabu, 18 September 2019 | 05:13 WIB
KSP: Tak Mungkin Kapolda Riau Dicopot Sekarang
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan untuk sementara tidak mungkin dilakukan pencopotan terhadap pejabat Polri maupun TNI di Riau karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengganggu.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anggotanya apabila tidak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

"Saya mantan Panglima TNI, tahu bagaimana menghadapi titik-titik kritis itu. Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Kecuali, kata dia, kalau memang ada kejadian istimewa atau luar biasa tentu tidak masalah. Untuk itu, saat ini mereka harus fokus menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau.

"Tapi nanti setelah titik kritis ini dilewati, akan ada evaluasi. Ini titik yang perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi setelah itu baru dievaluasi," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi sudah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anggotanya apabila tidak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (6/8/2019).

"Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi juga meminta kepada pemerintah daerah baik gubernur, bupati dan wali kota untuk mem-back up karena kerugian ekonomi sangat besar apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Panglima, Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita. Karena saya enggak bisa nyopot gubernur, enggak bisa nyopot bupati atau walikota. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, udahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan, jangan remehkan adanya hotspot," ujarnya.[ris]

Komentar

Embed Widget
x