Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:45 WIB

UU KPK Disahkan, Masyarakat Gelar Aksi di DPR

Selasa, 17 September 2019 | 18:56 WIB
UU KPK Disahkan, Masyarakat Gelar Aksi di DPR
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi simpatik di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Tak seperti biasanya, dalam demonstrasi kali massa tidak menuntut atau mengkritik DPR atas sesuatu, melainkan memberikan apresiasi kepada DPR DPR karena telah mengesahkan RUU KPK menjadi Undang-Undang.

Mereka di antaranya tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD), Srikandi Milenial, dan Forum Silaturahmi Pemuda Indonesia (FSPI). Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan banyak hal. Beberapa di antaranya, "Apresiasi DPR RI Telah Sahkan Revisi UU KPK" dan "Berpolitik Jangan di KPK".

Mayoritas massa yang hadir merupakan anak muda. Di antara mereka ada yang mengenakan kostum dan atribut karakter super hero. Tampak pula beberapa wanita yang membawa bunga mawar sebagai bentuk apresiasi atas disahkannya UU KPK.

Selain menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap disahkannya UU KPK, pengunjuk rasa juga menuntut agar pimpinan KPK yang baru terpilih bisa membubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK, yang telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pegawai untuk melakukan pembangkangan dan penolakan terhadap pimpinan KPK yang baru terpilih.

"Menurut kami WP ialah bentuk pembangkangan terhadap UU sehingga patut dipertanyakan krediblitas dan integritasnya, karena telah menolak pimpinan baru KPK dan menolak revisi UU KPK," kata Koordinator MPD Syaiful Hadi saat berorasi.

Di lokasi terlihat puluhan personel kepolisian berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi damai tersebut. Sementara di bagian dalam gedung DPR terpasang kawat barikade dan dua kendaraan water canon milik Korps Brimob Polri.

Sebagaimana diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi undang-undang?," tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang. "Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Pengesahan Undang-Undang KPK ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perjalanan revisi ini berjalan sangat singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Kemudian, Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden sebagai tanda persetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR pada 11 September 2019. Pembahasan berlanjut pada 12 September 2019 saat perwakilan pemerintah membahasnya bersama Badan Legislasi DPR.

Hingga kemudian, pimpinan DPR menyetujui pengesahan revisi UU KPK menjadi UU KPK pada rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). [rok]

Komentar

Embed Widget
x