Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:57 WIB

Tolak RUU KPK, ICW : Timing Ngga Tepat

Oleh : Muhamad Yusuf Agam | Minggu, 15 September 2019 | 19:50 WIB
Tolak RUU KPK, ICW : Timing Ngga Tepat
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Coruption Watch (ICW) menolak revisi UU KPK. ICW menyebut timing yang tidak tepat karena revisi ini terkesan terburu-buru di ketok palu.

"Pertama soal timing, kita sampai hari ini tidak mengetahui sebenarnya apa urgensi dari DPR cepat-cepat atau istilahnya serampangan atau buru-buru untuk mengesahkan RUU KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di Bangi Kopi, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Kurnia mengatakan masyarakat dibuat kaget dengan tiba-tiba revisi UU KPK dibahas di rapat paripurna DPR. Padahal menurut Kurnia, pembahasan revisi UU KPK tak menjadi prioritas.

"Praktis, tidak ada pemberitaan atau publik mendengar dari mulut anggota DPR sendiri ataupun anggota yang tergabung dalam badan legislasi, yang menyebutkan 'ini kita sedang membahas RUU KPK, ayo kita berdiskusi sebelum masuk ke ranah paripurna," ucapnya.

"Tapi publik diperlihatkan drama sangat cepat, satu malam kita membaca surat undangan anggota DPR untuk masuk ke paripurna, kemudian besoknya tidak sampai 30 menit RUU KPK sudah disahkan dan diajukan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan dan pembahasan lebih lanjut," sambung dia.

Kurnia juga menilai revisi UU KPK ini cacat karena tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

"Ada satu regulasi di DPR yang menyebutkan bahwa jika UU ini direvisi maka UU tersebut harus berada bukan hanya pada prolegnas 5 tahun, tapi masuk dalam prolegnas prioritas. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, prolegnas prioritas khususnya UU KPK hanya masuk di tahun 2017. Tapi tidak masuk di 2018, dan tidak masuk di 2019. Jadi kalau kita sebutkan ini, sebenarnya bermasalah di sisi formilnya," tuturnya.

Pembahasan revisi UU KPK kini sudah masuk di DPR. Presiden Jokowi sebelumnya telah menyetujui beberapa poin yang ada dalam draft RUU KPK ini. Banyak pihak menolak RUU KPK ini karena dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah ini. [gam]

Komentar

Embed Widget
x