Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 02:48 WIB

Revisi UU KPK Dinilai Keniscayaan Legislasi

Kamis, 12 September 2019 | 15:01 WIB
Revisi UU KPK Dinilai Keniscayaan Legislasi
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai revisi UU KPK merupakan keniscayaan legislasi.

Sehingga rencana revisi UU KPK diyakini sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan komparatif,serta telah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan UU. Hal ini diatur dalam UU RI No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Diketahui, ada enam pokok isu hukum utama dalam revisi UU KPK tersebut. misalnya soal keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, kedudukan hukum KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

"Ada semacam rencana penataan signifikan atas hal tersebut yang diorientasikan kedepan tentunya," ujar Fahri yang juga Alumni program Doktor Hukum Tata Negara pada kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini.

Fahri menambahkan bahwa surat presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada Ketua DPR untuk pembahasan revisi UU KPK secara teknis ketatanegaraan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan Surpres tersebut, lanjut Fahri, maka maka pembahasan RUU tersebut segera dimulai. Fahri meminta beberapa hal untuk diperhatikan jika revisi UU KPK tersebut sudah mulai dibahas. Misalnya, soal pendalaman terhadap filosofi pencegahan dengan rehabilitasi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan serta sistem pemidanaan yang bertumpu pada prinsip "deterrent effect"(efek jera),

"Konsep penghukuman ini menjadi penting untuk didalami secara serius dan substantif dalam rangka membangun sistem hukum Tipikor yang kuat dan kredible kedepan. Ini merupakan momentum penting untuk diselesaikan," tambah Fahri.

Menurut Fahri, dasar rencana revisi UU KPK adalah memperkuat kelembagaan serta untuk memastikan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, bukan untuk penataan yang bersifat destruktif.

"Dan hendaknya semua kalangan dapat menyikapi semua ini dengan pikiran yang jernih dan masukan serta argumentasi akademik yang lebih konstruktif demi perbaikan bangsa dan negara ke depan," jelasnya. [ton]

Komentar

Embed Widget
x