Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 10:35 WIB

DPR: Sempurnakan Otsus untuk Kesejahteraan Papua

Rabu, 11 September 2019 | 21:50 WIB
DPR: Sempurnakan Otsus untuk Kesejahteraan Papua
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Yudha mengatakan harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah sehingga dana otsus yang digelontorkan menambah kemakmuran warga Papua.

"Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisah dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik," katanya, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Oleh karena itu, Satya meminta kepada pihak luar untuk berhenti memprovokasi Papua. Salah satunya manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang diduga galang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

Menurut dia, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu," ujarnya.

Sementara Senatorasal Papua Barat, Mervin S Komber menjelaskan dana otonomi khusus yang diterima hingga 2021 nanti merupakan anugerah bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Meskipun, selama 21 tahun perlu dilakukan penyempurnaan agar bisa dirasakan bagi kesejahteraan Papua.

"UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua," kata Mervin.

Namun, Mervin menilai perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus.

"Misal, Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)," ujarnya. [adc]

Komentar

Embed Widget
x