Find and Follow Us

Senin, 16 September 2019 | 16:46 WIB

Dewan Pengawas KPK Kurangi Potensi Penyalahgunaan

Rabu, 11 September 2019 | 18:00 WIB
Dewan Pengawas KPK Kurangi Potensi Penyalahgunaan
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Revisi UU KPK dinilai wajib diperlukan demi meningkatkan kinerja dalam memberantas korupsi.

Hal itu dikatakan oleh masyarakat yang mengatasnamakan Forum Santri Indonesia (FORSI) saat menggelar aksi damai mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi damai dilakukan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Sangat diperlukan dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan," ujar koordinator aksi Sufriadi di hadapan massa.

Dalam aksinya, FORSI mendesak DPR segera merampungkan revisi UU KPK. Mereka menilai revisi UU KPK bertujuan memperkuat KPK sebagai lembaga yang konsisten memberantas korupsi. Revisi UU KPK dilakukan untuk memberi payung hukum yang pasti dan jelas untuk KPK.

"Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga, justru revisi UU KPK ini sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK, dan juga mendorong KPK menjadi lebih baik, profesional serta untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut," ujarnya.

Dalam orasinya, koordinator aksi juga menuntut pembenahan di tubuh KPK terkait posisi dan status kepegawaian para penydik KPK. Ada kesan bahwa sikap dan gaya pegawai KPK terlihat paling berkuasa di lembaga antirasuah tersebut. Hal itu dinilai sebagai hal yang bisa menghambat kinerja pimpinan KPK memberantas korupsi.

"Semangat perbaikan atau pembenahan harus jadi agenda utama para capim yang saat ini sedang melakukan uji kelayakan terhadap 10 capim KPK," tutur Sufriadi.

FORSI berharap DPR dapat memilih 5 capim KPK yang tepat. Pimpinan KPK terpilih diharapkan bisa bekerja sesuai dengan UU KPK yang baru. Pimpinan KPK yang baru diharapkan bisa meningglkan pola-pola lama dalam pemberantasan korupsi.

"DPR harus pilih 5 komisioner KPK yang terbaik dan pemberani yang sanggup melakukan perbaikan terhadap KPK," pungkasnya. [rok]

Komentar

x