Find and Follow Us

Kamis, 24 Oktober 2019 | 05:26 WIB

Terima Rp325juta, Rommy Minta Menag Loloskan Haris

Oleh : Ivan Setyadhi | Rabu, 11 September 2019 | 15:42 WIB
Terima Rp325juta, Rommy Minta Menag Loloskan Haris
Mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy didakwa menerima uang Rp325 juta dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Haris Hasanudin.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Rommy dalam perkara jual beli jabatan di Kemenag.

"Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5 juta dari Haris Hasanudin sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa sehingga Haris dinyatakan lolos administrasi," kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Uang Rp5 juta yang diberikan itu juga disebut Jaksa sebagai komitmen awal agar Haris bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam proses perjalanan seleksi Haris ternyata tidak lolos seleksi administrasi.

Sebabnya, Haris ternyata pernah terkena hukuman disiplin penundaan penaikan pangkat selama satu tahun. Selanjutnya, Rommy meminta bantuan Lukman untuk mengurus agar Haris tetap lolos.

"Terdakwa memerintahkan Lukman Hakim Saifudin agar Haris tetap lolos seleksi administrasi. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 31 Desember 2018 nama Haris pun lolos menjadi peserta seleksi tahap pertama," beber jaksa.

Himbauan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengkaji nama Haris, tak diindahkan Lukman. Haris akhirnya menjabat Kepala Kantor Agama Kanwil Jawa Timur.

Karena proses administrasi berjalan mulus, Haris kembali menemui Rommy di rumahnya pada tanggal 6 Februari 2019 dengan uang Rp 250 juta.

"Uang itu diberikan sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," ujar Jaksa.

Atas perbuatan itu, Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ton]

Komentar

x