Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 02:44 WIB

Mantan KPKPN: KPK Perlu Diawasi Badan Pengawas

Oleh : Willi Nafie | Selasa, 10 September 2019 | 12:00 WIB
Mantan KPKPN: KPK Perlu Diawasi Badan Pengawas
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menegaskan DPR dan Pemerintah harus jujur kepada rakyat bahwa revisi UU KPK sangat mendesak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK.

"Karena usia KPK sudah 15 tahun dan sudah mengalami beberapa kali revisi, tetapi belum mendapatkan posisi hukum yang kuat sekuat kewenangannya," kata Petrus lewat keterangannya, Selasa (10/9/2019).

Tujuannya, lanjut Petrus, agar kelembagaan KPK semakin kuat dan berdaya guna untuk memperkokoh fungsi pencegahan yang selama ini mati suri di tangan KPK. Karena itu kewenangan KPK menelusuri kejahatan KKN Penyelenggara Negara melalui klarifikasi dan verifikasi LHKPN perlu diperjelas dalam revisi UU KPK.

"Di samping itu KPK perlu memiliki sebuah Badan Pengawas yang kuat dan kredible agar kerja KPK diawasi, dengan adanya Dewan Pengawas, maka ketika KPK hendak melakukan penyadapan, tidak diperlukan izin, tetapi cukup dengan pemberutahuan kepada Badan Pengawas untuk tugas-tugas pengawasan," tuturnya.

Petrus menambahkan, meski KPK sudah berusia 15 tahun berjalan, KPK belum berhasil memberantas dan mencegah korupsi termasuk belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh UU KPK.

"Selama ini KPK hanya memberantas kejahatan korupsi pada bagian hilirnya saja, tetapi kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh, bahkan pasal kejahatan nepotisme dan kolusi malah mati suri," pungkasnya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x