Find and Follow Us

Kamis, 21 November 2019 | 06:29 WIB

KPK Periksa Anggota DPR Miryam Untuk Kasus e-KTP

Oleh : Ivan Sethyadi | Senin, 2 September 2019 | 11:53 WIB
KPK Periksa Anggota DPR Miryam Untuk Kasus e-KTP
Jubir KPK, Febri Diansyah - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani, Senin (2/9/2019).

Miryam bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek E-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos."Yang bersangkutan (Miryam S. Haryani) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Miryam yang merupakan terpidana memberikan keterangan palsu telah menyandang status tersangka korupsi e-KTP. Miryam diduga diperkaya USD1,2 juta terkait proyek EKTP ini.

Diduga penetapan Miryam sebagai tersangka ini menjadi pintu masuk KPK untuk menjerat anggota DPR lainnya yang terlibat dan kecipratan uang haram dari korupsi e-KTP.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. [rok]

Komentar

x