Find and Follow Us

Kamis, 17 Oktober 2019 | 03:43 WIB

Bawaslu Usulkan Revisi UU Pilkada ke Jokowi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 28 Agustus 2019 | 15:33 WIB
Bawaslu Usulkan Revisi UU Pilkada ke Jokowi
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada).

Menurut dia, salah satu poin yang diusulkan Bawaslu mengenai larangan calon kepala daerah berstatus narapidana kasus korupsi mengikuti Pilkada perlu ada penegasan syarat dalam UU tersebut.

"Kalau kita semua (ingin) bahwa calon yang diusung parpol di Pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor, itu harus di UU tidak cukup dengan PKPU," kata Abhan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Ia menjelaskan kalau hanya dituangkan dalam Peraturan KPU syarat larangan calon kepala daerah berstatus napi korupsi, namun norma undang-undang masih membolehkan. Maka, nanti akan menjadi masalah kembali.

"Ketika PKPU mengatur napi koruptor kemudian diuji di MA, dan ditolak. Lah itu jangan sampai terulang," ujarnya.

Oleh karena itu, Abhan mengatakan mekanisme yang bisa ditempuh adalah melakukan revisi terbatas atau revisi seluruh UU Nomor 10/2016. Maka, Bawaslu mengusulkan kepada pemerintah.

"Kami juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU 10/2016," jelas dia.

Di samping itu, Abhan menyebut kalau Presiden Jokowi menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi ingin masa kampanye Pilkada 2020 tidak terlalu panjang.

"Kami koordinasi lebih lanjut dengan Mendagi (Tjahjo Kumolo) sebagai leading sector, kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan DPR RI," tandasnya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x