Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 07:03 WIB

Demokrat Sebut Banser Istiqomah Jaga Kedamaian

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 26 Agustus 2019 | 07:15 WIB
Demokrat Sebut Banser Istiqomah Jaga Kedamaian
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean tidak mendukung adanya tuntutan warga Papua yang ingin membubarkan Banser Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, Banser tidak terbukti melakukan kekerasan.

"Bagi saya, Banser terbukti tidak pernah melakukan kekerasan psikologis maupun kekerasan fisik terhadap agama lain," kata Ferdinand lewat twitternya yang dikutip Minggu (25/8/2019).

Kemudian, Ferdinand menilai Banser juga istiqomah menjaga kedamaian dan keteduhan ajaran agama yang dianutnya. Maka dari itu, Ferdinand mendukung #BanserUntukNegeri.

"Saya tak perlu terdepan bela Banser karena mereka sanggup membela dirinya. Tapi saya dukung. Mari cintai bangsa ini dengan hati, bukan dengan kata-kata atau slogan-slogan semata. #BanserUntukNegeri," ujarnya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mendatangi Papua pada Kamis (22/8/2019).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai juga ikut hadir bersama para tokoh adat masyarakat. Dia mengklaim dalam pertemuan tersebut terdapat tujuh tuntutan masyarakat Sorong dan Manokwari untuk pemerintah.

"Artinya Presiden harus datang. Kemudian usut tuntas kasus ini," kata Yorrys.

Berikut tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu (21/8/2019).

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.

2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri,"

5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.

6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua.

7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.[ris]

Komentar

x