Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 02:32 WIB

PKS Tolak Tuntutan untuk Bubarkan Banser

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 26 Agustus 2019 | 03:15 WIB
PKS Tolak Tuntutan untuk Bubarkan Banser
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nurwahid (HNW) - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid (HNW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak tuntutan warga Papua yang ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Banser Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut dia, Presiden Jokowi merupakan calon petahana yang berhasil meraup suara pada pemilu presiden 2019 menang banyak di Papua. Makanya, Jokowi harus serius menyikapi sebagai Presiden untuk menghadirkan keadilan dan kedaulatan NKRI.

"Bila benar demikian itu tuntutan serius, Presiden Jokowi yang dimenangkan mutlak di Papua dan Papua Barat harus sikapi sebagai Presiden untuk hadirkan keadilan," kata HNW lewat twitternya yang dikutip Minggu (25/8/2019).

Namun, kata dia, terkait tuntutan warga Papua yang ingin pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Banser NU sebaiknya diabaikan saja tak perlu dituruti. Karena menurut dia, Banser merupakan ormas yang komitmen membela NKRI.

"Tuntutan mereka untuk bubarkn Banser, yang bela NKRI&komitmen pada payung hukum, juga layak DITOLAK," tandasnya.

Berikut tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu (21/8/2019).

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.

2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri,"

5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.

6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua.

7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.[ris]

Komentar

x