Find and Follow Us

Selasa, 17 September 2019 | 10:31 WIB

Capim KPK Tak Lapor Harta Bisa Gugur

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 20 Agustus 2019 | 23:05 WIB
Capim KPK Tak Lapor Harta Bisa Gugur
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendardi
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendardi menyebut calon pimpinan KPK yang terpilih bisa saja gugur kelulusannya.

Hal itu bisa terjadi bila peserta terpilih jadi pimpinan komisi antirasuah tidak mau menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

"Itu syarat sejak awal mendaftar. Jika kemudian terpilih dan mereka tidak mau menyerahkan LHKPN secara otomatis diganti ranking berikutnya," kata Hendardi saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Hendardi menyatakan bahwa para peserta seleksi Capim KPK diminta menandatangani pernyataan bermaterai untuk siap menyerahkan LHKPN saat terpilih.

"Pansel KPK 2019 memperlakukan LHKPN telah memiliki mekanismenya sendiri seperti seleksi-seleksi capim KPK sebelumnya. Ketika mendaftar diminta menandatangani pernyataan bermeterai untuk siap menyerahkan LHKPN ketika nanti terpilih. Dan saat terpilih nanti mereka harus sudah siap LHKPN," kata Hendardi.

Lebih lanjut, pihaknya juga berterimakasih dengan masukan dari KPK dan pihak lain terkait dengan LHKPN. Terlebih, pihaknya juga bakal kembali mengingatkan ihwal LHKPN saat tahapan wawancara peserta seleksi capim KPK.

"Pada saat tahap wawancara nanti tentu kami akan mengingatkan kembali," katanya.

Sebelumnya, KPK menyebut enam orang calon pimpinan (capim) KPK yang merupakan penyelenggara negara terlambat melaporkan harta kekayaannya secara periodik.

Hal itu berdasarkan identifikasi data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 40 orang calon pimpinan KPK. Diketahui, batas waktu pelaporan itu sendiri adalah 31 Maret 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menuturkan 13 orang capim KPK berlatar belakang Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), auditor, dosen, pegawai bank, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan advokat tak pernah mengisi LHKPN. [adc]

Komentar

x