Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 02:34 WIB

DPR Dukung KPK Usut RIPH Bawang Putih

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 20 Agustus 2019 | 04:00 WIB
DPR Dukung KPK Usut RIPH Bawang Putih
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro mendukung KPK agar mengaudit dan mengusut rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) sebanyak 603.000 ton bawang putih kepada 55 importir pada tahun 2019.

"Pendapat saya perlu adanya audit RIPH untuk diketahui titik mana yang lemah, sehingga diketahui dan sebagai bahan perbaikan aturan ke depan," kata Darori di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Kemudian, Darori juga mendukung penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap impor bawang putih.

"Ya diusut oleh yang berwewenang," ujarnya.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengakui kalau penyidik juga sedang fokus mengusut kasus ini. Menurut dia, penyidik sedang mengkaji sejumlah alat bukti dokumen terkait izin impor bawang putih yang didapat dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi.

Selain itu, Febri mengatakan penyidik juga akan melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan terhadap sejumlah pihak yanh dianggap relevan dalam perkara dugaan suap impor bawang putih yang melibatkan I Nyoman.

"Nanti saya pastikan lagi ke publik saat pemeriksaan saksi," kata Febri.

Sedangkan Ketua Asosiasi Holtikultura, Anton Muslim Arbi mengatakan RIPH mengenai bawang putih yang melibatkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh.

Menurut dia, kebijakan RIPH di bawah naungan Kementerian Pertanian rentan melahirkan pengusaha nakal yang akan mengambil jalur pintas untuk mengantongi rekomendasi dan mendapatkan perizinan nantinya.

Maka, kata dia, KPK perlu didorong untuk terus memberantas gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan dan harga atau mafia kartel, khususnya terkait bawang putih di Kementan.

"Kasus seperti ini kerap melibatkan pengusaha nakal dan oknum birokrat, sehingga penting sekali diselidiki, terutama yang merugikan masyarakat," tandasnya. [wll]

Komentar

Embed Widget
x