Find and Follow Us

Selasa, 17 September 2019 | 10:31 WIB

Laporkan Korupsi,Warga Purwakarta Datangi Kejagung

Jumat, 16 Agustus 2019 | 01:05 WIB
Laporkan Korupsi,Warga Purwakarta Datangi Kejagung
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) mendatangi kantor Kejasaan Agung (Kejagung) pada Rabu (14/8/2019)untuk mengusut kasus dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek fiktif di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Ketua KMP Zainal Abidin mengatakan, dalam kasus itu sudah ada dua terpidana yaitu, HUS selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2016, dan MR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

"Saat ini hanya mereka yang jadi terpidana. Kami meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tersebut," kata Ketua KMP Zainal Abidin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Terdakwa HUS di dalam persidangan lanjutnya, mengungkapkan ada sejumlah oknum anggota DPRD menerima bagian uang dari setiap SPPD fiktif tersebut dalam jumlah yang bervariasi.

"Menurut pemahaman kami kasus SPPD dan Bimtek Fiktif yang merugikan keuangan Negara ini tidak akan terjadi bilamana tidak dilakukan secara bersama-sama mulai dari yang mempunyai ide, pengatur skenario, penandatangan pengajuan, hingga eksekutor pengeluaran dana tersebut," ujar Zainal.

Karena itu pihaknya meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Termasuk mengusut dugaan keterlibatan anggota DPRD Purwakarta.

"Kami berharap kasus korupsi ini dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya, dan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Semoga kasus ini tidak hanya mempersalahkan dan menghukum Sekwan dan Bendahara saja akan tetapi seluruh pihak terkait yang memiliki kewenangan dan otoritas yang menyebabkan dana tersebut mengalir, dan seluruh penerima aliran dana tersebut harus dihukum juga sesuai asas equality before the law," tuturnya.

Usai ke Kejaksaan Agung, pihaknya juga berencana menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan hal yang sama.

"Kami akan melihat dan memantau dari luar sebagai masyarakat dan sebagai lembaga swadaya masyarakat tindakan yang akan dilakukan oleh Penegak Hukum dalam hal ini jaksa, baik Kajari Purwakarta ataupun Kajati Bandung. Kami berharap Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dapat memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk menerbitkan Sprindik baru dan menyeret seluruh pelaku dan penikmat dana haram pada kasus SPPD dan Bimtek fiktif di DPRD Kabupaten Purwakarta," tandasnya.

Komentar

x