Find and Follow Us

Selasa, 17 September 2019 | 10:34 WIB

Tanda Kehormatan Kepada Hadi Poernomo Sudah Dicek

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 15 Agustus 2019 | 23:51 WIB
Tanda Kehormatan Kepada Hadi Poernomo Sudah Dicek
Wakil Dewan Gelar dan Tanda Jasa serta Tanda Kehormatan Negara, Jimly Asshiddiqie - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Dewan Gelar dan Tanda Jasa serta Tanda Kehormatan Negara, Jimly Asshiddiqie memastikan penerima tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo tidak ada masalah lagi karena telah dilakukan pengecekan secara ketat.

"Sampai detik ini semua yang diberikan gelar, penghargaan tidak ada masalah hukum," kata Jimly di Kompleks Kepresidenan, Kamis (15/8/2019).

Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi salah satu penerima Bintang Mahaputera Utama, padahal Hadi pernah tersangkut kasus hukum meski Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan Hadi terhadap Kementerian Keuangan.

Menurut Jimly, apabila seseorang tidak memiliki masalah hukum tentu harus diperlakukan sama dengan tokoh yang lain untuk mendapatkan kehormatan bintang.

"Nanti kalau misal pada suatu hari ternyata ada lagi masalah hukum, tentu tidak sulit untuk dievaluasi ulang dan bisa dicabut, tidak ada masalah. Tapi sampai detik ini tidak ada masalah hukum," ujarnya.

Ia mengatakan Hadi Poernomo mendapatkan anugerah tanda kehormatan bintang itu diusulkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Oh dari BPK (yang mengajukan) dengan pertimbangan hukum lengkap," tandasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan banding Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo terhadap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI terkait SK dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus PT BCA Tbk.

Dikutip dari direktori putusan kasasi MA Nomor 482 K/TUN/2016 yang diterbitkan pada 30 Desember 2016, disebutkan bahwa gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 2015.

Hadi meminta agar laporan hasil audit investigasi inspektorat bidang Investigasi Irjen Depkeu Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA Tbk dicabut.

Putusan MA tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 176/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2016. [adc]

Komentar

Embed Widget
x