Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 00:39 WIB

Kejari Kalbar Didesak Usut Dugaan Gratifikasi DPRD

Rabu, 14 Agustus 2019 | 22:18 WIB
Kejari Kalbar Didesak Usut Dugaan Gratifikasi DPRD
(Istimewa)

INILAHCOM, Kalbar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Kalimantan Barat didesak segera mengusut dan menetapkan sejumlah anggota DPRD Ketapang yang diduga terlibat dalam kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang.

Hal itu merupakan buntut penetapan tersangka terhadap Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, dalam kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang sebagai ketua DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Koordinator Laskar Kader Akar Rumput Gerindra Kalbar, Abdul Salam mengatakan, pada kasus dugaan korupsi berjamaah itu, Kejari Ketapang, Kalbar juga didesak menetapkan Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Gerindra, Mathoji dan juga terhadap semua anggota DPRD yang diduga terlibat.

"Seperti Mathoji anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Gerindra juga sudah diperiksa sebagai saksi, dan tidak lama lagi sepertinya akan naikan statusnya sebagai tersangka juga," katanya, Rabu (14/8/2019).

Dalam mengusut kasus ini, Kejari Ketapang diminta untuk bekerja secara marathon dan segera menetapkan status anggota DPRD Kabupaten Ketapang lainnya.

"Jangan hanya Ketua DPRD yang dijadikan tersangka saja," tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta semua partai politik (parpol) untuk tidak membantu dan mencoba melindungi para anggota DPRD-nya yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah itu. Sebab perbuatan mereka sudah merugikan negara milyaran rupiah.

"Seperti Partai Gerindra, partai yang sangat komit dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi, diminta untuk segera tidak melantik Mathoji sebagai anggota DPRD terpilih agar nama dan marwah partai Gerindra tidak tercoreng oleh Mathoji yang kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka," tandasnya.

Sebelumnya, Kejari Ketapang telah menetapkan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka. Dia diduga telah menerima uang dengan total keseluruhan sebanyak Rp 4 miliar lebih.

Sebagaimana hasil penyidikan, Hadi Mulyono Upas diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. [ton/adc]

Komentar

x