Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:03 WIB

Jokowi Tak Beri Restu-restuan soal Ketum Golkar

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 14 Agustus 2019 | 04:12 WIB
Jokowi Tak Beri Restu-restuan soal Ketum Golkar
Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memberikan restu-restuan dalam pemilihan kursi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin periode 2019-2024.

"Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan, karena saya menganggap Pak Jokowi kepala negara," kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, Presiden Jokowi mempersilahkan kepada siapa saja kader Partai Golkar yang ingin berkompetisi dalam musyawarah nasional (munas) Golkar asalkan berlangsung secara demokrasi.

"Beliau seorang negarawan, jadi tidak ingin bicara masuk ke urusan partai," ujar Ketua DPR RI ini.

Yang terpenting, kata Bamsoet, Presiden Jokowi berpesan agar Golkar tetap menjaga soliditas dan tidak terpecah belah hanya akibat adanya pemilihan ketua umum.

"Pesan beliau yang lalu jangan sampai terpecah," jelas dia.

Sementara, Bamsoet menyebut pelaksanaan musyawarah nasional digelar bulan Desember 2019 itu hanya pernyataan pribadi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar. Padahal, mengenai waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada dalam AD/ART.

"Dari mulai rapat pleno sampai saat ini belum jelas, lalu menentukan rapimnas yang diputuskan oleh Ketua DPD 1 dan 2 kemudian baru diputuskan waktu munas. Jadi bukan keputusan pribadi-pribadi, tapi keputusan mengikat seluruh komponen partai di rapimnas karena melibatkan seluruh Ketua DPD dan suara DPP hanya satu suara," katanya.

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan musyawarah nasional sangat tergantung mekanisme partai dan sebagian menginginkan sebelum bulan Oktober 2019 sudah digelar. Namun, Airlangga bersama para pendukungnya menghendaki tetap bulan Desember 2019.

"Kita persilahkan pada mekanisme di Partai Golkar," katanya.

Akan tetapi, Bamsoet punya alasan kenapa musyawarah nasional disarankan digelar sebelum bulan Oktober supaya konsolidasi partai bisa berjalan baik mengingat tahun 2020 akan memasuki pesta demokrasi pemilukada serentak di beberapa daerah.

"Pertama untuk menyusun pusat-pusat kepemimpinan partai dan kita menyongsong pilkada 2020 yang bisa dibicarakan dari sekarang mengenai koalisi di 270 kabupaten/kota dan provinsi, sehingga tidak mentah lagi. Kalau menunda dikhawatirkan untuk mengubah semuanya atau deal dua kali mungkin saja terjadi," tandasnya.[ris]

Komentar

Embed Widget
x