Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 00:40 WIB

Tersangka Baru e-KTP, Ada Dirut Percetakan Negara

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 13 Agustus 2019 | 23:10 WIB
Tersangka Baru e-KTP, Ada Dirut Percetakan Negara
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

Keempat tersangka yakni, Anggota DPR RI 2014-2019, Miryam S Hariyani; Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI; Husni Fahmi, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT dan Paulus Tannos, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/8/2019). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul di persidangan selama ini.

Dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 Triliun, KPK bertekad mengejar semua pihak yang kecipratan uang korupsi proyek e-KTP.

"KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana. Kami sangat memperhatikan perkara ini, selain karena kerugian negara yang sangat besar, kasus korupsi yang terjadi juga berdampak luas pada masyarakat," tegas Saut.

Dalam perkara pokok, KPK telah memproses 8 orang tersangka. Tujuh diantaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan 1 orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari 3 kluster dari unsur politisi, pejabat di Kementerian dalam Negeri RI dan Swasta.

Mereka dari kluster politisi adalah Setyo Novanto, Mantan Ketua DPR RI 2014-2019; Markus Nari, mantan anggota DPR RI yang sedang dalam proses persidangan. Kemudian pejabat Kemendagri ialah Irman, Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri. Dan dari unsur swasta Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution; pihak Swasta Andi Agustinus; pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses 4 orang dari unsur: 2 orang anggota DPR-RI yakni Markus Nari dan Miryam S Hariani , Advokat Frederick Yunadi dan dokter Bimanesh Sutardjo. Sehingga, total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan KTP-el ataupun perkara obstruction of justice.

Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [adc]

Komentar

x