Find and Follow Us

Senin, 19 Agustus 2019 | 05:31 WIB

Mendagri Panggil Wali Kota Tangerang

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Kamis, 18 Juli 2019 | 11:30 WIB
Mendagri Panggil Wali Kota Tangerang
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hari ini memanggil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Pemanggilan ini untuk menylesaikan perseteruan Arief dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Siang ini kita undang tim, sekjen, biro hukum dan tim untuk minta penjelasan," kata Tjahjo di PTIK, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Menurut dia, perseteruan ini berawal dari RUU RT RW. Maka, Tjahjo ingin mendengar secara langsung dududk perkara perseteruan ini. Sebab, kata dia, setiap kementerian pasti punya lahan di semua kota namun tinggal bagaimana koordinasi dan peruntukannya saja.

"Bagaimana mencari aset-aset, yaitu aset pusat atau daerah. Kalau sampai Kemenkumham punya aset di semua daerah dan ingin memanfaatkan aset itu, kan wajar saja. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah itu, pasti ada komunikasi, pasti ada kewenangan," ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta waktu bertemu membicarakan soal izin lahan yang dipakai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurut dia, perselisihan Pemerintah Kota Tangerang berawal dari izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham yang tidak diterbitkan.

"Pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah kita, itu kantor walikota tanah Kumham tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita," ujarnya.

Kemudian, Yasonna mengaku sudah kirim surat ke Pemerintah Tangerang untuk persyaratan yang kurang. Namun, sampai sekarang surat tersebut belum juga dijawab oleh Pemerintah Kota Tangerang.

"Saya bilang ini nampaknya Pemerintah Kota Tangerang enggak ramah sama Kumham," ujarnya.

Akhirnya, Yasonna mengadukan tindakan Pemerintah Kota Tangerang ke sejumlah lembaga seperti Polri dan Ombudsman. Bahkan, Ombudsman sudah menegur Pemerintah Kota Tangerang.

"Itu pertangungjawaban keuangannya berat, karena membangun di suatu tempat yang status hukum tanahnya bukan punya Pemkot," tandasnya.[ris]

Komentar

x