Find and Follow Us

Senin, 19 Agustus 2019 | 05:30 WIB

Ryamizard Dinilai Layak Dipertahankan di Kabinet

Rabu, 17 Juli 2019 | 10:33 WIB
Ryamizard Dinilai Layak Dipertahankan di Kabinet
Ryamizard Ryacudu - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat pertahanan dan keamanan, Mufti Makaarim menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mempertahankan sejumlah menteri lama untuk membantu pemerintahan pada periode kedua 2019-2024.

Menurut dia, nama Ryamizard Ryacudu dinilai sangat layak untuk kembali menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode 2019-2024. Sebab, kapasitas Ryamizard tidak perlu diragukan lagi.

"Menhan Ryamizard dengan pengalamannya memiliki kepekaan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, mengusulkan jalan politik dialog dan persuasi yang patut diapresiasi," kata Mufti di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Di samping itu, Mufti mengatakan dengan kapasitas Ryamizard sebagai individu maupun dalam kedudukan Menteri Pertahanan, Presiden Jokowi dapat terbantu dalam menjalankan program pembangunan tahap kedua yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Karena Kementerian Pertahanan telah membangun rintisan program bela negara yang memperkuat basis ideologi, integritas, kecintaan pada nilai luhur bangsa dan tanah air," ujarnya.

Di sisi lain, Mufti juga mengapresiasi pernyataan Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminuddin yang memberi kepercayaan penuh kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai representasi pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk silaturahmi.

"Sikap negarawan Menhan Ryamizard menerima kunjungan PA 212 adalah contoh tindaklanjut agenda rekonsiliasi politik Jokowi di level pendukung Prabowo, yang diharapkan menjadi rintisan gerakan di level lembaga dan kementerian lain," jelas dia.

Kemudian, Mufti melihat hal ini merupakan langkah konkret dari ajakan PA 212 untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil sengketa Pilpres 2019 dimana orientasi kedepan adalah membangun bangsa dan negara yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Pernyataan ini selain untuk meredakan ketegangan di tingkat masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019, juga menunjukkan satu komitmen untuk membangun budaya taat hukum, budaya politik yang demokratis, dan budaya rekonsiliasi dan menghargai perbedaan pandangan politik," tandasnya.[ris]

Komentar

x