Find and Follow Us

Jumat, 23 Agustus 2019 | 02:29 WIB

KPK Waspadai Korupsi Sektor SDA Jadi State Capture

Oleh : Ivan Sethiadi | Selasa, 16 Juli 2019 | 23:44 WIB
KPK Waspadai Korupsi Sektor SDA Jadi State Capture

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang paling rawan terjadinya korupsi.


Hal ini yang menjadikan sektor sumber daya alam sebagai salah satu fokus KPK.

"Karena dia paling banyak korupsi, karena di setiap banyak uang itu di situ ada potensi korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Selasa (16/7/2019).

Syarif mengatakan sektor SDA merupakam sektor yang paling sering terjadinya state capture atau negara mengorupsi negara. State capture merupakan sebuah aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan.

"Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," katanya.

Syarif mencontohkan state capture yang terjadi di sektor SDA. Salah satunya korupsi di sektor kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar.

"Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 izin untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," ungkapnya.

Menurut Syarif penanganan kasus korupsi di sektor SDA lebih sulit ketimbang korupsi di sektor anggaran. Hal ini lantaran korupsi di sektor SDA berkaitan dengan penerimaan negara.

"Kalau APBN-APBD gampang diukur. Proyek perumahan pegawai negeri Rp 1 miliar. Kita hitung saja setelah jadi, ah pasti menipu, pasti harga ini oleh ahli diukur paling banter Rp 600 juta. Itu bisa kita ukur," bebernya.

"Tapi kalau dari segi pendapatan, itu tidak bisa eksak, seperti itu. Berapa royalti dari batubara, nikel, emas, hanya yang punya tambang dan pemerintah yang punya kewenangan pengawasan tentang itu yang tahu," sambungnya. [hpy]

Komentar

x