Find and Follow Us

Jumat, 23 Agustus 2019 | 02:31 WIB

KPK Minta Koruptor RTH Bandung Kembalikan Uang

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 16 Juli 2019 | 20:13 WIB
KPK Minta Koruptor RTH Bandung Kembalikan Uang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para penikmat aliran dana terkait korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung segera mengembalikan uang.

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat kepada wartawan.

"Sampai saat ini, dari alokasi anggaran Rp123,9 Milyar, dari proses perhitungan saat ini, diduga negara dirugikan Rp60 Milyar. Proses verifikasi terus dilakukan untuk mempertajam bukti-bukti yang sudah dimiliki Penyidik," kata Febri, Selasa (16/7/2019).

Menurut Febri, kerugian negara diindikasikan terjadi karena harga yang di mark-up sehingga uang yang diterima oleh pemilik tanah jauh lebih kecil.

"Karena itulah kerugian negara dalam kasus ini hampir setengah dari nilai anggaran tersebut," imbuhnya.

Febri mengatakan uang tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak, baik tersangka ataupun pihak lainnya. Saat ini, penyidik sedang menelusuri pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut.

"Ada yang telah secara koperatif mengembalikan dalam bentuk uang senilai puluhan juta rupiah dan 5 bidang tanah," ungkap Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya yakni, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

KPK menduga, anggaran yang dialokasikan dalam pengadaan ini sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 ruang terbuka hijau. Dua di antaranya adalah RTH Mandalajati senilai Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran senilai Rp 80,7 miliar.

Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan. Sementara, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Dia pun mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar. [adc]

Komentar

x