Find and Follow Us

Minggu, 21 Juli 2019 | 08:13 WIB

Putusan MA Syafruddin Jadi Acuan Kasus Sjamsul

Oleh : Ivan Setyadhi | Minggu, 14 Juli 2019 | 21:09 WIB
Putusan MA Syafruddin Jadi Acuan Kasus Sjamsul
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) merupakan langkah berani sekaligus membawa angin segar.

"Para hakim agung telah membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding, karena mereka tidak hanya menerapkan hukum yang tersurat, melainkan juga yang tersirat, demi mewujudkan rasa keadilan," kata pendiri Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, Minggu (14/7/2019).

Keputusan ini bisa menjadi yurisprudensi karena untuk pertama kali pengadilan memutus bebas terpidana korupsi dan mengalahkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SAT sebelumnya sudah dihukum 15 tahun oleh pengadilan banding, yang memperberat keputusan majelis tingkat pertama.

"Lantas bagaimana dengan keputusan KPK yang mempidanakan Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN)?," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, kini tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk melanjutkan perkara suami istri tersebut karena factor utama yang dijadikan sandaran sudah hilang.

KPK mendasarkan pada keputusan majelis hakim Tipikor bahwa SAT bersama-sama dalam melakukan kejahatannya. Kini, MA telah membatalkan keputusan tersebut sehingga tidak ada alasan lagi untuk mentersangkakan SN dan istrinya.

Kedua, majelis kasasi menetapkan bahwa perkara ini bersifat perdata, bukan pidana. Karena itu, pemerintah yang harus mempermasalahkan secara perdata jika memang ada kerugian dalam bentuk apapun. Hingga kini, pemerintah tidak mempermasalahkan hal itu.

Ketiga, keputusan kasasi tersebut memperkuat alasan bagi kuasa hukum SN untuk mempersoalkan dan menggugat audit investigatif BPK yang dinilai cacat hukum. Audit tersebut dilakukan atas permintaan KPK sebagai dasar tuntutan pidana yang disangkakan kepada SAT, juga terhadap SN dan IN.

Kini telah sangat tegas dinyatakan oleh hakim kasasi bahwa tidak ada unsur pidana dalam perkara ini. Maka relevansi hasil audit BPK tersebut sangat lemah.

Eko memandang bahwa bisa saja keputusan MA membebaskan SAT tersebut sangat mengecewakan pada aktifis anti korupsi. Itu biasa saja. Mereka semestinya menyadari bahwa hakim memutuskan perkara sesuai hati nuraninya, bukan atas dukungan atau tekanan massa.

"Hukum dan keadilan telah ditegakkan dan kita harus menerimanya dengan lapang dada," katanya.

Ia memandang dengan optimisme yang tinggi bahwa masa depan penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik. Masih banyak hakim yang memiliki integritas tinggi, yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Komentar

x